BOPM Wacana

Tiket Emas Itu Bernama Akreditasi

Dark Mode | Moda Gelap

Oleh: Lazuardi Pratama

Setiap program studi (prodi) dan perguruan tinggi dicap dengan label bernama akreditasi. Penyedia kerja tinggal pilih, mana yang punya label terbaik.

Ilustrasi: Aulia Adam
Ilustrasi: Aulia Adam

Sadifa berangkatmenuju Gedung Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) USU Selasa, 26 Maret tahun lalu. Ia dan teman­-temannya yang lain hendak ikut jobfair Tunggal, sebuahacara di manabeberapaperusahaanmenyediakanposkobertanyatempatparapencarikerja, mengadu nasib melamar pekerjaan. Namun sayang, dua bulan berlalu menunggu pengumuman, ia kalah di tahap administrasi karena akreditasi program studi (prodi) S-1 Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom­-TI) adalah B.

Padahal, persyaratan umum yang dipasang PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk S-1 minimal berakreditasi A. Sedangkan untuk D-­III, akreditasi minimalnya adalah B untuk perguruan tinggi negeri dan A untuk perguruan tinggi swasta.

Sama ceritanya dengan Taufik Akbar Pulungan, alumnus D-­III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Sejak tahun 2009, ia giat melamar ke berbagai instansi, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI) dan banyak bank lainnya, hasilnya nihil. Tidak hanya bank, ia ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2008, tapi gagal.

Setelah diwisuda Februari 2009, awalnya dia bekerja menjadi tim kampanye salah satu calon legislatif pemilihan umum (pemilu) 2009 sampai Mei tahun itu. Setelah itu, ia coba kuliah lagi dengan mengambil S-1 Administrasi Negara FISIP USU dan selesai tahun 2011.

Menurutnya, prospek pekerjaan lulusan S-1 lebih besar daripada D-­III. Taufik bilang dari sekian banyak lowongan kerja di instansi yang pernah ia lamar, hampir semua menetapkan akreditasi sebagai salah satu syarat kelulusan. Di antaranya memasang akreditasi minimal C dan masih berlaku, serta ada juga yang B.

Namun, karena saat itu akreditasi Administrasi Perpajakan C dan kedaluwarsa, maka Taufik gagal ke tahap selanjutnya. Beberapa kali gagal, Taufik ikhlas. Menurutnya, kegagalannya dalam melamar pekerjaan berarti belum rejeki. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pilihannya dulu sewaktu memilih kuliah di Administrasi Perpajakan. “Kalau sudah tahu ya, milih menghindar.”

Alih-­alih menganggur, Taufik kini bekerja sebagai fotografer lepas. Bersama temannya, ia menyediakan jasa foto seperti foto pranikahdan foto resepsi pernikahan. Namun, Taufik masih punya keinginan untuk bekerja tetap. Jadi untuk tahun ini ia mencoba lagi tes CPNS.

Berdasarkan data Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN­-PT), Ilmu Komputer masih punya akreditasi B dan telah kedaluwarsa Mei lalu. Poltak Sihombing, Ketua Departemen Ilmu Komputer pada awal Oktober lalu memaparkan pihaknya telah memperpanjang masa akreditasinya sampai tahun 2018.

Implementasinya, 4 sampai 6 Oktober lalu, assesor BAN­-PT telah mengadakan visitasi. Tinggal menunggu pengumuman di akhir tahun nanti setelah dirapat­plenokan oleh BAN­-PT. “Kita sudah mengikuti semua standar yang ditentukan BAN­-PT. Sampai saat ini kita optimis akan mendapatkan akreditasi A,” sambut Poltak. (www.wacana.org/arsip)

TAMBAHI DARI BERITA DI ONLINE TENTANG HASIL AKREDITASINYA.

Safida pun tak menyalahkan prodinya. Sejak menjadi mahasiswa tahun 2008 lalu, Safida sadar kalau Ilmu Komputer belum punya banyak alumnus. Padahal, itu yang menjadi salah satu syarat akreditasi.

Namun menurutnya, akreditasi tidak seharusnya menjadi patokan apakah alumnus tersebut kompeten atau tidak. Prestasi dan rapor bagus mahasiswa selama kuliah juga mestinya jadi bahan pertimbangan. “Karena akreditasi, masyarakat juga percaya terhadap kualitas suatu kampus.”

Sementara itu, Pembantu Rektor I Prof Zulkifli Nasution pun mengatakan demikian. Ia bilang, akreditasi sebagai salah satu syarat melamar kerja adalah hak dan urusan instansi terkait yang menerima pekerja. Sedangkan perguruan tinggi, sebagai penghasil sumber daya manusia harus selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikannya. “Karena universitas menghasilkan produk manusia dan hasilnya nanti jika mahasiswanya lulus maka diperlukan ketahanan jiwa dan fisik untuk bekerja sama.”

PT KAI Divisi Regional I Sumatera Utara melalui Asisten Sumber Daya Manusia Saul Sinaga mengaku menggunakan akreditasi sebagai syarat rekrutmen sumber daya manusia perusahaan tempat ia bekerja. Menurutnya, jika dilihat berdasarkan pandangan umum akreditasi memperlihatkan kualitas mutu pelamar.

Ia bilang, akreditasi institusi berhubungan dengan fasilitas dan pengajar institusi tersebut. “Jika akreditasi suatu universitas A, tentu pengajar dan fasilitas yang dimiliki bagus dan berimbas pada mahasiswanya dalam belajar,” jelasnya.

Selain itu, Saul bilang untuk mendapatkan universitas yang berkualitas dan berakreditasi baik diperlukan persaingan yang ketat dan yang tidak bisa bersaing mendapatkan universitas yang berkualitas akan tersisih dan masuk universitas level bawah.

Mahasiswa Kecewa

Administrasi Perpajakan FISIP sejak September tahun ini berhasil mendapatkan akreditasi C, setelah sebelumnya kedaluwarsa sejak tahun 2008. Mahasiswanya sangat kecewa, tidak banyak yang menyadari kalau Administrasi Perpajakan terakreditasi C setelah masuk kuliah.

Salah satunya Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Prodi Administrasi Perpajakan (IMPROSAJA) Angga Prianta Sembiring mengaku sangat kecewa pada pengelolaan prodi ini oleh dekanat dan rektorat.

Bagaimana tidak, Administrasi Perpajakan tak punya dosen tetap, hanya dosen tamu. “Kalau dia (dosen tamu –red) masuk ya masuk, kadang kita masuk malam.” Rektorat, menurut Angga tidak berupaya untuk mencarikan dosen untuk tenaga pengajar mereka.

Angga mengeluh, Administrasi Perpajakan hanya punya pelajar, namun tak punya pengajar. “Kalau memang rektor enggak bisa cari dosen, biar kami!” sahut Angga tegas. Tak ada dosen tetap, Angga mengaku sering mengundang orang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengajar mahasiswa Administrasi Perpajakan. Ketua Departemen Administrasi Perpajakan Alwi Hasyim Batubara membenarkan keluhan yang disampaikan Angga.

Dari visitasi yang dilakukan tim assessor BAN­-PT terhadap Administrasi Perpajakan Juli lalu, terdapat tiga rekomendasi agar bisa meningkatkan akreditasi. Pertama, ikatan alumni yang belum sah oleh dekanat, kemudian perlu adanya dosen tetap, terakhir sarana penunjang seperti laboratorium.

Alwi bilang,Administrasi Perpajakan telah berupaya agar ketiga rekomendasi tersebut terlaksana. Kendalanya, pihak rektorat tidak membuka formasi penerimaan dosen tetap untuk mengajar di Administrasi Perpajakan. Alwi menyayangkan tindakan rektorat tersebut.

Menurutnya, pihaknya dapat membantu perekrutan dengan memberi tahu sumber-sumber dosen yang dapat mengajar di Administrasi Perpajakan. “Kalau memang ditawarkan untuk coba cari, ya kita cari ke universitas lain,“ katanya. “Kalau memang ada dari biro rektor dibuka kesempatan.”

Selain tenaga pengajar, Angga mengeluh tidak layaknya sarana dan prasarana yang dimiliki Administrasi Perpajakan. Hanya punya satu laboratorium komputer, itupun dari sepuluh komputer yang tersedia hanya dua sampai lima komputer yang dapat dioperasikan.

Mengenai hal tersebut, Angga mengaku sudah mengajukan protes kepada Dekanat FISIP Oktober lalu. Dekanat merespon akan dilaksanakan reakreditasi dalam enam bulan ke depan. Angga menegaskan, rektorat mestinya ambil kebijakan dengan segera. Kalau tidak, IMPROSAJA mengancam akan mengambil sikap, pertama-­tama melakukan audiensi, bila tak mendapat respon positif, Angga menandaskan IMPROSAJA akan melakukan aksi unjuk rasa.

“Kalau memang pajak ini begini­-begini saja, bubarkan saja!” seru Angga. “Sekalipun kami harus belajar di bawah pohon yang penting ada pengajarnya. Sudah sampai kek gitu-kek gitu kami ngomong,” kata Angga.

Alwi mengaku sarana yang Administrasi Perpajakan miliki belum mencukupi. Ia mengatakan sudah mengajukan permohonan sarana penunjang pada dekanat, namun sampai sekarang belum terpenuhi. Padahal, setiap tahun mahasiswa Administrasi Perpajakan terus bertambah.

Prof Zulkifli mengatakan benar Administrasi Perpajakan tak punya dosen tetap. Ia bilang, itu terjadi karena tidak adanya formasi penerimaan dosen tetap, untuk menjadi dosen tetap, tidak ada yang berminat melamar karena gajinya sedikit. Prof Zulkifli mengaku membayar dosen honorer agar jadi tenaga pengajar di sana.

“Kami dibodohi, kami masuk kemari, kami gantung harapan yang tinggi, setelah masuk kemari, kami dengar dari alumni kami tidak bisa melamar kerja karena akreditasi,” ujar Angga kembali.

Padahal menurutnya, USU sebagai perguruan tinggi negeri harusnya malu karena memiliki Prodi Administrasi Perpajakan yang terakreditasi C. Sedangkan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan Prodi Manajemen Pajaknya sudah terakreditasi B.

Guru Besar USU Prof Subhilhar mengatakan memang sangat sulit menentukan standar mutu pendidikan
di Indonesia karena setiap wilayah, baik di daerah tertinggal maupun daerah maju memiliki keberagaman. “B disini apa sama dengan B yang ada di pelosok-­pelosok?” kata Prof Subhilhar. “Saya juga assessor, dalam beberapa kali pertemuan saya bilang akreditasi itu hanya accredited (terakreditasired) dan nonaccredited (tidak terakreditasi­ –red), sehingga tidak ada A, B, C lagi.”

Ia mengatakan tidak setuju terhadap instansi yang menerapkan akreditasi sebagai acuan rekrutmen pegawainya. Prof Subhilhar bilang, instansi yang membuka lowongan kerja mestinya membuka seleksi tanpa memandang syarat akreditasi seseorang. Walaupun, akan sangat repot bagi instansi menyeleksi banyak pelamar tanpa saringan tahap administrasi seperti akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

“Kan ada orang yang sangat pintar, tapi tidak bisa sekolah di program studi yang A,” kata Prof Subhilhar. “Itu yang mungkin agak sulit, agak menghambat pekerjaan bagi penyeleksi, tapi kalau kita ingin mendapatkan anak-­anak bangsa yang lebih bagus, lebih berpotensi, enggak ada salahnya kita coba.”

Untuk ke depannya, ada beberapa hal yang patut dibenahi untuk meningkatkan akreditasi USU dan prodi di dalamnya. Seperti universitas mesti mendukung peningkatan kualitas, memperbanyak kerjasama dengan pihak lain, meningkatkan kualitas pengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dokumentasi dan pendataan kegiatan yang dilakukan prodi juga harus dicatat dengan rapi. Anggaran untuk prodi melaksanakan kegiatan­-kegiatannya cukup. “Kalau itu terjadi,” katanya, “Mau siapa pun yang datang akan dilihat program studi itu berkualitas,” sambungnya.

 

Koordinator Liputan: Lazuardi Pratama
Reporter : Sri Handayani Tampubolon, Hasnatul Dina, Rati Handayani, dan Lazuardi Pratama

 

Laporan ini pernah dimuat dalam Tabloid SUARA USU Edisi 95 yang terbit November 2013.

Komentar Facebook Anda
Redaksi

Redaksi

Badan Otonom Pers Mahasiswa (BOPM) Wacana merupakan pers mahasiswa yang berdiri di luar kampus dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU).