RedaksiTeks: Ridho Nopriansyah dan Shella Rafiqah Ully
Kisahnya tak sekadar mampir dalam kancah sejarah negeri ini. Layaknya rantai, apa pun bentuknya adalah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, terlebih dihapuskan.
“Kita segera berangkat, ini demi keselamatan keluarga.”
“Baik, Bunda.”
Penggalan dialog itu diucapkan oleh Amelia Gesina Wempe dan putrinya Tengku Sariah.Saat itu, tidak banyak yang tahu, kedua anak-beranak itu sedang cemas luar biasa. Belakangan muncul intimidasi hebat dari orang-orang yang tidak dikenal. Keluarga Amelia Gesina Wempe disebut feodal.
Situasi politik kiri pada dekade 60-an yang tengah berkembang saat itu juga menambah kekhawatirannya. Setelah Tengku Mansoer mangkat di tahun 1953, selain selentingan feodal, muncul isu jika keturunannya akan ditangkap dan dikirim ke Irian Barat bersama pelajar SMP dan SMA. Rencananya kebijakan itu bakal diterapkan pemerintah. Amelia makin gusar, ia takut cucu-cucunya akan turut dikirim.
Diam-diam Tengku Sariah mengurus izin untuk bisa terbang ke Belanda. Berkat hubungan yang mesra antara Kesultanan Asahan–keluarganya–dan Belanda, tidaklah sulit baginya untuk mencari akses ke sana.
Untuk mengelabui pemerintah, mereka pura-pura berlibur ke Malaysia. Sebelumnya, izin semacam paspor juga sudah didapatkan dari Pengadilan Negeri Medan, berkat bantuan orang dalam juga.
Setibanya di Malaysia, keluarga itu langsung terbang ke Belanda. Dalam pelarian itu, turut juga suami dan ketiga anak Tengku Sariah. Satu di antaranya ialah Tengku Mansoer Adil Mansoer, yang kemudian menceritakan kembali kejadian ini. Setelah tiba, mereka memutuskan untuk menetap di sana.
Seperti diceritakan Tengku Adil, munculnya intimidasi tak lepas dari sosok Dokter Tengku Mansoer—kakeknya—yang pernah menjadi Wali Negara Sumatera Timur. Ia tidak bisa menafikkan jika ada pihak-pihak yang masih menaruh dendam terhadap Tengku Mansoer. Ia tidak bisa memastikan siapa-siapa saja. Tapi menurutnya, “Pemerintah yang memimpinlah, siapa lagi?”
Sesaat setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Belanda coba kembali menancapkan kekuasaan di Indonesia. Mereka pun datang berbondong-bondong. Melalui HJ Van Mook, Gubernur Hindia Belanda kala itu, Belanda berusaha untukmenunjukkan lemahnya kontrol Republik di Sumatera dengan meletusnya revolusi sosial.
Maret 1946, Van Mook juga sempat bertemu dengan Sutan Syahrir. Saat itu mereka coba tawarkan untuk membentuk perserikatan. Alasannya, Republik hanyalah Jawa, tajinya tidak terasa di Sumatera atau pun wilayah lain di Republik. Pertemuan itu lebih dikuasai oleh Belanda. Walhasil, pemerintah Republik berupaya memaksimalkan politik diplomasinya. Tawar-menawar semacam ini ialah andalan Syahrir.
Belanda rupanya telah melakukan perundingan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebut saja perundingan Malino di Sulawesi. Dihadiri delegasi bangsawan dari Sulawesi, Kalimantan, Timur Besar—gabungan Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Riau.
Sistem federal yang ditawarkan rupanya mendapat dukungan kuat. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyepakati bentuk federasi Indonesia ke dalam empat wilayah, yakni Jawa, Sumatera, Borneo, dan Timur Besar.
Akibat banyaknya tekanan, mau tak mau pemerintah Indonesia akhirnya duduk bersama dengan Belanda untuk menggelar perundingan. Hasilnya dikenal dengan perjanjian Linggarjati. Isinya, Belanda hanya mengakui Indonesia adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Itu pun dalam bentuk perserikatan.
Bosnya tetaplah Ratu Wilhelmina.
Republik Indonesia Serikat pun lahir. Negara Sumatera Timur merupakan satu di antara tujuh negara bagian yang ada di dalamnya.
Setelah Negara Sumatera Timur terbentuk, optimisme untuk membangun kembali perekonomian yang hancur muncul. Pascarevolusi sosial, semua hak tanah milik Melayu dicabut oleh Republik. Saat Agresi Militer Belanda I, tampaklah kemesraan Belanda dengan raja-raja Melayu. Saat itu Belanda buru-buru membebaskan tahanan revolusi sosial: Sultan Langkat; Asahan; Raja Siantar; kaum aristokrat Karo; Melayu; Simalungun. Tengku Mansoer Adil Mansoer coba ingat, “Jumlahnya ratusan.”
Menurutnya, hal itu wajar terjadi. Ia menilai Agresi Militer Belanda ibarat Mesias, sang pembebas dari kaum ekstremis. Namun ia menolak jika dibilang ingin membelot dari Republik. “Dokter Tengku Mansoer berteman dengan Mohammad Hatta,” tegasnya.
Memang benar, Tengku Mansoer dan Perdana Menteri RIS kala itu, Mohammad Hatta berteman. Keduanya adalah mahasiswa Universitas Leiden, Belanda. Keduanya juga tergabung di Perhimpoenan Indonesia.
Lobi-lobi yang dilakukanTengku Mansoer terhadap Hatta juga disinyalir kuat, terutama dalam pergerakan Tengku Mansoer.
Saat terdaftar sebagai murid STOVIA di Batavia (Jakarta), Tengku Mansoer menjadi ketua Jong Sumatranen Bond. Ia lalu mendirikan Persatuan Sumatera Timur, sebuah perkumpulan etnis. Eksklusif untuk orang Melayu, Karo, dan Simalungun saja.
Perhimpunan itu diklaim sengaja dibentuk untuk mencegah jatuhnya pamor penduduk asli Sumatera Timur yang semakin terdesak dengan masuknya pengusaha asing—termasuk dari Jawa—yang menguasai perkebunan.
Mendapat banyak masukan dari sesama anggota perhimpunan, Tengku Mansoer mulai menuntut pengakuan Republik adanya Daerah Istimewa Sumatera Timur (DIST). Walau ada yang menentang, tuntutan ini tetap diakui Republik. Lagi-lagi Belanda berdiri sebagai pendukung.
Oleh Van Mook keluarlah dekrit yang lebih menguntungkan dari sekadar DIST, yakni Dewan Perwakilan Sumatera Timur. Sang komite pembentuk organisasi ketatanegaraan dan undang-undang. Inilah cikal-bakal Negara Sumatera Timur.
Komite DIST kemudian menggalang aksi demonstrasi di wilayah Medan, Tebing Tinggi, Binjai, serta Siantar. Mencari dukungan sebagai upaya menciptakan pemerintahan sendiri. Tak pelak, kegiatan komite DIST mendapat respon serius dari pemuda-pemuda prorepublik. Disekitar Tebing Tinggi, tiga belas orang pendukung gerakan DIST dibunuh.
Walaupun begitu, anggota Komite DIST tetap bekerja. Bersama Recomba—pemerintahan pendukung Belanda—mereka menyusun Dewan Sementara Sumatera Timur yang beranggotakan 28 orang.
Saat itu, kelihatannya Sukarno tak berkutik.
Pada 15 November 1948, Dewan Sementara bersidang untuk memutuskan Rancangan UUD dan memilih Wali Negara Negara Sumatera Timur. Tengku Mansoer adalah satu-satunya kandidat wali negara.
Ada pula Tengku Bahriun dan CJJ Hoogenboom sebagai Wakil Ketua I dan II Dewan Sementara.
Sebagai Wali Negara,Tengku Mansoer memiliki tugas untuk memimpin Negara Sumatera Timur, ia layaknya presiden. Dalam sambutannya pada sidang pertama Dewan Perwakilan Sumatera Timur, ia mengimbau seluruh anggota dewan untuk bekerja keras menyejahterakan rakyat.
Dengan berdaulatnya Republik Indonesia bisa memberikan rasa aman, sebab tentara dan polisi sudah sah sebagai alat negara. “Artinya bisa melindungi (Sumatera Timur—red) dari algojo-algojo yang kerap mengganggu,” ucap Tengku Mansoer.
Peningkatan perekonomian ini penting sebab saat itu semua komoditas dipegang oleh Jawa. Dengan sistem federal, maka daerah mempunyai otonomi penuh untuk mengelola semua potensi lokal. Saat itu, perkebunan menjadi mesin uang utama Negara Sumatera Timur.
Di sinilah perbedaan cara pandang Tengku Mansoer dan Hatta terlihat. Jika Tengku Mansoer menganggap federal itu baik justru Hatta tidak melihat itu sebagai jalan keluar. “Walaupun berbeda, hasrat keduanya adalah kemerdekaan. Bertuan di rumahnya,” tambah Tengku Mansoer Adil Mansoer.
Saat satu per satu negara bagian kembali melebur menjadi Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur tetap ingin menjadi federal.
Baru pada 1950 Tengku Mansoer luluh, Negara Sumatera Timur melebur ke dalam Republik. “NST (Negara Sumatera Timur—red) bukan hancur,” ungkap Tengku Adil.
***
Tumpukan literatur-literatur sejarah sudah biasa di kamar Sepno Semsa Sitorus, mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya USU. Namun, setahun belakangan ialebih sering berkutat dengan literatur mengenai Negara Sumatera Timur. Mulai dari kerajaannya, revolusi sosial 1946, danTengku Mansoer. Hal ini dilakukannya demi menyelesaikan penelitiannya untuk gelar sarjana.
Ia mengakui tak banyak literatur yang bisa ditemukan terkait Negara Sumatera Timur. Hanya ada segelintir buku yang memuat rentetan sejarah itu secara komprehensif. “Yang pasti bukan buku sejarah anak SMA-lah,” tegas Sepno.
Alasannya cukup masuk akal, materi Negara Sumatera Timur memang terkesan sekadar ada dalam pelajaran Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan terutama di tingkat SMP dan SMA. Yuli, seorang guru Sejarah di SMA Negeri 2 Plus Panyabungan juga membenarkan itu. Negara Sumatera Timur sangat sedikit ditampilkan dalam kurikulum. Itu pun dengan kesan tidak baik.
Menurut Yuli materi dalam kurikulum hanya dipaparkan jika Indonesia pernah mencicipi zaman saat wilayahnya dibagi-bagi atas beberapa wilayah federal. Bahasa yang dipakai cenderung mengatakan bahwa negara-negara bagian tersebut adalah negara boneka, hingga kesan yang muncul adalah tidak baik.
Padahal menurut Yuli, proses pembentukan negara-negara bagian tersebut—termasuk Negara Sumatera Timur—bukan berorientasi pada Belanda, melainkan demi kesejahteraan bersama.
Tengku Adil tak sepakat jika Negara Sumatera Timur negara boneka dan disetir oleh Belanda. Menurutnya, Tengku Mansoer adalah sosok yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Artinya bebas dari penjajahan Belanda dan punya hak otonom untuk membenahi daerahnya sendiri.
Diskursus inilah yang membuat Suprayitno meneliti dan menulis buku tentang Negara Sumatera Timur beberapa waktu lalu. Ia tidak pungkiri jika Negara Sumatera Timur memang mendapat porsi yang sedikit di dalam sejarah.
Ia buru-buru membantah jika Negara Sumatera Timur dilupakan. Untuk pendidikan tinggi justru dipelajari dalam satu mata kuliah khusus. Ketersediaan informasi berimbanglah yang menjadi masalah utamanya.
Suprayitno sendiri beranggapan kebencian Republik atas Negara Sumatera Timur beralasan: Belanda. Federal adalah wacana yang haram dikalangan Republik karena dianggap warisan kolonial. “Ada sisa-sisa kolonial dianggap setiran Belanda, makanya tidak disukai,” ujarnya.
Tengku Adil menjelaskan kedekatan dengan Belanda tidaklah berakibat buruk. Melayu belajar ilmu pengetahuan dari Belanda. “Tapi Belanda tidak bisa mengatur kita (Sumatera Timur—red),” ujarnya.
GagasanTengku Mansoer sebetulnya tengah diterapkan Republik Indonesia hari ini. Suprayitno beranggapan gagasan Tengku Mansoer, melalui sistem federal yang coba ia bangun, selaras dengan hak otonomi daerah yang kini Indonesia terapkan. Walau tidaklah seratus persen mirip dengan federal, tapi daerah mengatur dirinya sendiri adalah wujudnya.
Sementara itu, Tengku Adil rupanya tak menaruh harapan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk memberi porsi lebih kepada Tengku Mansoerdalam sejarah. Ia justru berharap agar kebenaran sejarah janganlah dikaburkan terlebih dilenyapkan.
Tengku Adil coba beri gambaran. Mempelajari tokoh nasional memang perlu, tapi dengan kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau, tiap-tiap daerah perlu melipatgandakan kesempatan generasi muda untuk tahu tokoh daerahnya. Hal ini dianggap penting untuk memancing generasi muda agar peduli.
Menurut Tengku Adil, caranya dengan menampilkan ketokohan pahlawan daerah melalui pendidikan. Selain itu menamai tempat-tempat umum dengan nama-nama tokoh daerah, pun harus benar.
Misalnya, tambah Tengku Adil, nama jalan di depan USU, ditulis Jalan dr Mansyur bukan Tengku Mansoer. “Jadilah kita bilang sistem penjajahan Belanda ditukar dengan ‘penjajahan’ Jawa,” tambahnya.
Kalau pemimpin-pemimpin di Sumatera Utara hendak mempertahankan sejarah Sumatera, hendaklah nama mereka disebut. “Tengku Mansoer pernah menjadi Wali Negara Soematera Timur, turut berjuang untuk mencapai kedaulatan Indonesia. Bukanlah ini pun sebagian sejarah Sumatera?” ucap TengkuAdil.
Bentuk-bentuk sederhana seperti kesalahan penulisan nama tokoh kemudian merubah ejaan bisa jadi berandil terhadap kaburnya nilai sejarah. “Bukan yang kuat yang menang, tetapi yang benar,” pungkasnya.
***
Hari ini, semua keturunan Tengku Mansoer bermukim di Belanda. Istrinya, Amelia Gesina Wempe—orang Belanda—meninggal lima tahun setelah tiba dari pelariannya ke negeri kincir angin itu. Dengan alasan revolusi sosial dan kebebasan dari teror, mereka lebih memilih jadi Belanda.
