RedaksiOleh: Ridho Nopriansyah
Keluarga dan Yayasan Mahaputra Utama tengah memperjelas kembali jasa Jamin Gintings demi gelar pahlawan nasional. Sejumlah pakar sejarah kompak mendukung. Tim pengkaji daerah ditengarai tidak serius proses usulan pertama.
Malam itu 13 Februari, Suprayitno menumpang mobil travel Jakarta-Bandung. Sepanjang perjalanan ia sangat gelisah. Pasalnya ia tak tahu surat permohonan izin untuk melakukan penelitian tentang Jamin Gintings yang dikirim 6 Februari lalu sudah dijawab atau belum oleh pihak Museum Pusat TNI Angkatan Darat (AD) Dharma Wiratama Bandung.
Sayangnya, izin tak langsung didapat. Ia terpaksa pulang ke Jakarta, menghimpun data sejenis di Perpustakaan Nasional dan Museum Satria Mandala. Namun tak banyak yang ditemukan.
Akhirnya, beberapa hari kemudian, Suprayitno mengantongi izin dan kembali ke Bandung. Dharma Wiratama adalah museum militer, tempat yang diklaim menyimpan banyak data ilmiah tentang sepak terjang Letnan Jendral (Letjend) Jamin Gintings selama berkarier di dunia militer.
Pertengahan September tahun lalu keluarga Jamin Gintings dan Yayasan Mahaputra Utama menghubunginya untuk kembali terlibat dalam pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Jamin Gintings.
Pada pengusulan pertama 2012 lalu, sebagai sekretaris panitia ia tak punya kuasa untuk ambil keputusan. “Saat itu saya bukan decision maker. Sekarang bisa lebih leluasa,” ujar Suprayitno.
Suprayitno bertugas mencari bukti-bukti ilmiah terkait riwayat Jamin Gintings, ia cukup kesulitan. Pasalnya di Kabupaten Karo—tanah kelahiran jamin Gintings—maupun Kota Medan, tak banyak literatur yang memuat Jamin Gintings. “Jadinya seperti terburu-buru, apalagi pengusulan gelar ini ada batas waktunya,” tambahnya.
Selama dua minggu di Bandung, Suprayitno berhasil menenemukan literatur Jamin Gintings setebal satu meter lebih hingga menjadi lima ratus lembar folio.
Pada 15 Januari 2013, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) menerbitkan surat menyatakan pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Jamin Gintings masih kurang bukti. Ada tiga poin yang termaktub; usulan tidak bersifat ilmiah, perjuangan Jamin Gintings hanya sebatas kewajiban sebagai anggota militer dan tidak berskala nasional, lalu kontroversi peran Jamin Gintings dalam Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta).
Riemenda Gintings, putri pertama Jamin Gintings merasa semua yang diminta oleh Kemensos RI sudah tercantum dalam berkas usulan.
Walaupun demikian, ia tetap membentuk Yayasan Mahaputra Utama setelah menerima surat penolakan. Yayasan ini mempertegas peran Jamin Gintings dan berkoordinasi dengan panitia pengusulan.
Pembangunan Museum Jamin Gintings di Desa Suka, Kabupaten Karo, tanah kelahirannya adalah langkah nyata untuk lebih melejitkan Jamin Gintings. Namun, sebelum museum diresmikan pada Agustus 2013, Riemenda meninggal dunia. Yayasan Mahaputra kini dipimpin oleh Riahna Gintings, adiknya.
Di tangan Riahna, komposisi panitia pengusul diperkaya. Jika panitia pengusulan pertama hanya melibatkan pakar sejarah dari USU dan Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial (PUSSIS) Univesitas Negeri Medan, kali ini hadir nama seperti Susanto Zuhdi, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dan Payung Bangun, penulis buku Kolonel Maludin Simbolon.
Riahna bilang untuk lebih menggaungkan isu kepahlawanan Jamin Gintings, dilakukan seminar bertaraf nasional. Dilakukan di Wisma Pariwisata USU, 22 Januari 2014. Seminar ini dinilai lebih besar dibandingkan seminar pertama 2011 lalu. Turut diundang juga pejabat Kemensos RI, Gubernur Sumatera Barat, TNI Angkatan Darat, dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM.
Pascakeluarnya surat penolakan dari Kemensos RI, muncul indikasi ketidakseriusan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam menangani pengusulan ini. Kepala divisi Gelar dan Tanda Kehormatan Hasanuddin Siregar mengaku tidak menerima salinan surat dari Kemensos RI. Padahal surat bernomor 052/DYS-PK/1/2013 itu ditembuskan ke Menteri Sosial RI, Bupati Kabupaten Karo, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumut.
Hasanuddin mengaku tak menyimpan arsip berkas pengusulan Jamin Gintings yang pertama. Alhasil, ia tak bisa menjelaskan bagaimana BPPD‒saat ini sudah berganti nama menjadi Tim Peneliti Pengkaji Gelar (TP2G) Daerah‒membahas usulan pemberian gelar kepahlawanan ini. “Saya baru di sini,” tegasnya.
Divisi tersebut sebelumnya dikepalai Barita. Namun, saat dikonfirmasi ia menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Erwin Hasibuan, Kepala Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumut mengatakan tim pengkaji daerah telah melakukan sidang sebelum akhirnya meneruskan usulan ke Kemensos RI di Jakarta.
Peran TP2G Daerah kian dipertanyaan saat muncul Surat Keputusan gelar pahlawan nasional bagi Letnan Jenderal TB Simatupang yang turut berjuang melawan penjajah belanda. Padahal berkas dari pengusul sama sekali tidak pernah “mampir” ke meja TP2G Daerah. “TP2G Daerah tidak pernah keluarkan rekomendasi ke gubernur,” tegas Hasanuddin.
Riahna tidak mempermasalahkan hal itu. Ia menilai panitia pengusulan gelarkali pertama belum melakukan riset mendalam hingga peran Jamin Gintings terkesan kabur. “Padahal semua orang tahu jasa Jamin Gintings besar. Buktinya terang-benderang,” tambahnya.
Menurut Suprayitno, saat pengajuan usulan pertama, riset yang dilakukan hanya sebatas mengumpulkan bukti literatur di Kota Medan dan Kabupaten Karo.
Ia juga mengatakan pengawasan TP2G diperlukan untuk meminimalkan kesalahan prosedural, memeriksa pemenuhan syarat, dan mengukur kualitas berkas usulan.
Hal yang perlu disoroti terkait pengajuan gelar pahlawan nasional ini hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali. Sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 15 tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional. “Jadi ini adalah kesempatan terakhir,” ujar Suprayitno.
Oleh karena itu, saat ini Panitia Pengusulan Jamin Gintings Menjadi Pahlawan Nasional tengah menyusun berkas usulan yang diperkirakan akan rampung akhir Maret. Suprayitno bilang berkas sudah rampung delapan puluh persen.
Pengusulan dimulai awal April melalui Bupati Kabupaten Karo. Kemensos memberikan batas waktu hingga 31 Mei 2014. Jika tidak, akan tertutup kesempatan bagi Jamin Gintings untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
“Saya berharap TP2G Daerah Sumut kali ini langsung mengoreksi kekurangan, jangan langsung diteruskan ke TP2G Pusat. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Riahna.
Operasi Bukit Barisan
Maret 1958, pemerintah pusat merencanakan pengembangan Pelabuhan Samudra dan Lapangan Terbang Pinang Sori di Sibolga, Tapanuli Tengah. Namun pembangunan ini dihalangi oleh Mayor Sinta Pohan yang mendapat dukungan dari Mayor Sahala Hutabarat selaku Komandan Resimen IV. Oleh Jamin Gintings, mereka di-skorsing tapi mereka malah keluar dan bergabung dengan Pemerintahan PRRI/Permesta.
Setelah Mayor Sahala, muncul pula Mayor Boyke Nainggolan, Wakil Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kodam) TT I/BB. Ia malah mengultimatum Panglima TT I/BB Jamin Gintings agar turut membelot.
Aksi pertama Boyke terjadi pada Minggu,16 Maret 1958. Mereka menyerang lapangan terbang Polonia pukul 03.00 pagi, dibantu Sinta dengan dukungan 12 truk pasukan. Mereka menahan pejabat militer yang tak mau bergabung.
Sehari sebelumnya, Presiden Syarifuddin Prawiranegara memberlakukan Operasi Pengamanan PRRI/Permesta. Maka, Jamin Gintings melaksanakan Operasi Bukit Barisan untuk memburu Boyke yang semakin memperluas area pemberontakan ke arah Tapanuli untuk bergabung dengan PRRI/Permesta di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Jamin Gintings mendatangkan bantuan dari luar teritorialnya. Ada Yon Infantri Siliwangi, satu kompi Pasukan RPKAD dan satu kompi PGT/AURI.
Selama dua minggu, pasukan Jamin Gintings beserta Batalyon 137 bergerak dari Sidikalang, via Dolok Sanggul, Siborong-borong, Tarutung, hingga Sibolga. Sementara itu pasukan Batalyon 133 Siliwangi pimpinan Mayor Raja Sahnan bergerak dari Rantau Parapat, via Kota Pinang, Gunung Tua, Panyabungan hingga ke Bukit Tinggi di Sumatera Barat.
Hingga 27 April 1958 akhirnya Boyke dan pasukannya menyerah kepada pasukan Batalyon 137. Semua wilayah yang sempat diduduki Boyke seperti Lapangan Udara Pinang Sori kembali dikuasai Kodam TT I/BB. Dengan demikian rencana PRRI/Permesta untuk merebut Sumatera Timur dan Tapanuli berhasil digagalkan.
Wartawan senior Muhammad Tuk Wan Harira—akrab disapa Muhammad TWH—yang meliput untuk Harian Mimbar Umum kala itu menyimpan rapi beberapa artikel terkait Jamin Gintings.
TWH berkomentar, pada dasarnya Jamin Gintings layak jadi pahlawan nasional. Pun dengan tokoh pahlawan nasional lain dari Sumut. Setiap tokoh punya latar belakang berbeda. “Tetapi tetap memperjuangkan dan mempertahankan harkat dan martabat bangsa,” ujar TWH.
TWH menilai perjuangan menumpas gerakan separatis menjadi poin lebih dan paling menonjol dari Jamin Gintings. Setiap tokoh yang terlibat gerakan memadamkan aksi pemberontakan era tahun 1950-an di Indonesia layak jadi pahlawan nasional.
Sebelum meninggal dunia di Kanada saat bertugas sebagai Duta Besar Indonesia, Jamin Gintings merupakan kader Partai Golongan Karya dan menjadi anggota parlemen era Presiden Soeharto.
“Bagi saya, Jamin Gintings sudah pahlawan,” tegas TWH.
Film, Hadiah Ulang Tahun untuk Likas
Awalnya, karena jarang melihat film dengan tema patriotisme kaum perempuan, akhirnya tahun lalu terbersit niatan Riahna Gintings untuk menjadi produser film biografi Likas Tarigan Jamin Gintings. Film ini akan disutradari Rako Prijanto, sutradara Sang Kyai.
Likas Tarigan Jamin Gintings adalah istri Letnan Jenderal Jamin Gintings dan ibu dari Riahna Gintings.
Sejauh ini, sejumlah nama besar akan berperan dalam film ini. Menurut Riahna, Likas muda akan diperankan oleh Atikah Hasiholan atau Laura Basuki. Sedangkan Likas tua akan diperankan oleh Christine Hakim. “Beliau (Christine Hakim -red) sudah tanda tangan kontrak,” ujar Riahna.
Sedangkan peran Jamin Gintings, ada dua aktor yang sudah setuju untuk berperan, Ario Bayu dan Tora Sudiro. “Kita cuma pilih satu. Siapa dia, tunggu saja,” tambah Riahna.
Proses syuting dilakukan sejak Maret hingga April 2014. Tanah Karo akan mendominasi latar tempat film yang naskahnya ditulis oleh Titien Watimena, penulis skenario Hello Goodbye. Trailer film akan diluncurkan Juni, bertepatan dengan ulang tahun Likas yang ke-90. “Filmnya rilis Agustus,” tambah Riahna.
Untuk judul film, Riahna merahasiakannya. Namun, sepertinya tidak mengambil judul Perempuan Tegar dari Sibolangit, seperti buku biografi yang memuat kisah hidup Likas. “Judulnya akan singkat, enggak pakai kata perempuan atau wanita,” tegas Riahna.
Menurut Suprayitno, peneliti sejarah dari Lembaga Penelitian USU sosok Likas menggambarkan pribadi yang kuat. Ialah yang mendampingi Jamin Gintings menembus kemerdekaan, peristiwa agresi militer Belanda, hingga wafat saat menjadi Duta Besar. Likas dikenal sebagai pengusaha, mengolah perkebunan.
Likas pernah menjadi guru di era kemerdekaan, 1941 hingga 1945. Kemudian menjadi anggota MPR-RI dari Partai Golongan Karya selama dua periode, tahun 1978-1983 dan 1983-1988. “Beruntung, Jamin Gintings juga punya istri yang inspiratif,” tambah Suprayitno.
Koordinator Liputan: Ridho Nopriansyah
Reporter: Mezbah Simanjuntak, Lazuardi Pratama, Yanti Nuraya, dan Ridho Nopriansyah
Laporan ini pernah dimuat dalam Tabloid SUARA USU Edisi 96 yang terbit Maret 2014.
