RedaksiOleh: Shella Rafiqah Ully
Koordinasi kabur hingga dualisme pemerintahan jadi masalah Pema USU sebelumnya. Kini, setelah Presma baru terpilih masihkah masalah ini akan terulang?
Sore itu, Jumat (31/11) sekretariat Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam (Gemapala) Fakultas Ilmu Budaya ramai seperti biasa. Beberapa anggota tengah duduk berkumpul sambil cakap-cakap di depan meja bulat yang terbuat dari kayu. Salah satunya ialah Herianto Sihotang. Ia sempat duduk di singgasana Pemerintahan Mahasiswa (Pema) USU tahun 2006 walau hanya tiga hari. Katanya, kala itu ada dualisme kepemimpinan yang muncul di tubuh Pema USU.
“Masalah legalitas,” kenangnya.
Otang—sapaannya, bilang ia dan pasangannya mendapatkan suara terbanyak saat penghitungan suara pemira kala itu. Sebab yakin menang ia langsung duduki Pema USU. Tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensahkan kemenangan Paidi, saingannya sesama kandidat calon presiden mahasiswa (presma). Hingga akhirnya Otang mengalah pada Paidi, namun setelahnya tim sukses Otang sempat brutal. “Kami serang Pema USU yang diduduki Paidi,” ujarnya.
Rezim baru berganti, Muhammad Mitra Nasution resmi dilantik 2011 lalu, ia bertahan sebagai presma hingga pertengahan 2014. Padahal, dalam Tata Laksana Ormawa (TLO) masa kepengurusan pema hanya satu tahun dalam satu periodesasi. Masalah muncul satu-persatu, pema tak pernah rapat kerja sebab tak kunjung kuorum, tak punya program kerja jelas selama menjabat. Bahkan hingga akhirnya Mitra bertahan sendiri menggawangi pema setelah ditinggal wakil, sekjen, bendum dan tujuh menterinya ditengah jalan.
Koordinasi Pema USU dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPMU) punya andil dalam daftar masalah pema. “MPMU ada tapi enggak fungsi,” tegas Mitra. Sedang Ibnu Sina Lubis, Ketua MPMU kala itu berujar, “Udah mahasiswa masak minta diatur kayak anak dua tahun.” Hingga masa jabatannya lewat, Mitra beralasan, “Kami merasa terlena”. (Tabloid SUARA USU edisi 96).
Presma USU pertama Syafrizal Helmi sesalkan banyak kerikil tajam perjalanan Pema USU. Padahal tugas terbesar pema adalah pihak yang berdiri paling depan membangun koordinasi antar mahasiswa dari belasan fakultas di USU.
Syafrizal sayangkan gaung pema kini sangat jauh terdengar.Ini karena mahasiswa merasa tak membutuhkan pema. “Ini pekerjaan rumah terbesar pema,” kata Syafrizal kecewa. Pun lamanya masa konsolidasi pema setelah terpilih, yaitu lambannya pembentukan pema baru pasca pemira. Konsolidasi internal serta koordinasi pema dan MPMU juga harusnya tak boleh jadi masalah. “Sudah ada TLO yang mengatur mengenai hal itu.” Hanya butuh aplikasi yang maksimal.
Meski TLO sudah dapat menjadi pedoman pema, menurutnya tetap saja beberapa ketentuan harus lebih jelas dicantumkan. Misal ketentuan saat memilih Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF). Di awal, ketika dipilih harusnya sudah ada syarat yang ditentukan oleh KPU, sehingga tak sembarang orang bisa jadi anggota MPMF. “Syarat itu juga harus ada dalam TLO,” tegasnya. Terakhir, ia menuntut keseriusan untuk semua penerapannya.
Menjawab ini ternyata Pema USU punya pilihan sendiri. Brilian janjikan adakan kongres perbaiki TLO pada masa kepengurusannya tapi tak diawal kepengurusan. “Riskan dibikin di awal,” sanggahnya. Meski merasa amandemen TLO penting, namun ia sendiri belum punya tanggal pasti. “Enggak bisa pasang target tanggal, yang penting udah ada niat dulu.”
MPMU satu suara dengan pema. Ketua MPMU USU Hadi Mansur Peranginangin bilang TLO masih belum terlalu genting untuk dibahas sebab pema dan mpmu tengah dalam masa merintis. TLO masih tetap bisa dijalankan, hanya saja kekurangannya tak punya sanksi sehingga tak bisa mengikat.
Keputusan ini disayangkan Syafrizal selaku presma pertama USU. Langkah perbaikan kongres diakhir ia nilai kurang tepat. Seandainya dilaksanakan diawal akan sangat membantu berjalannya kepengurusan. Mitra punya pendapat serupa. Tak ada yang salah dalam TLO, sebutnya. Hanya saja beberapa aturan perlu penyempurnaan misal terkait sanksi. Sebab itu pula kongres harus segera dilaksanakan untuk membahasnya. Pilihan menjalankan kongres di awal periode juga penting agar semua yang sudah diperbaiki dapat dilaksanakan sepanjang pemerintahan. Jika dilaksanakan diakhir, ia mengatakan, “Siapa yang akan jelaskan TLO baru ke kepengurusan pema yang baru?”
Brilian mulai pilah-pilah apa saja yang akan diperbaiki dari TLO. Masalah koordinasi antara Pema USU dan pema sekawasan yang harus dipertegas. Sebab, komunikasi yang baik penting untuk menciptakan pelayanan maksimal kepada mahasiswa. Juga masalah sanksi untuk mengikat dan mempertegas setiap peraturan yang ada dalam TLO.
Ia berencana menambahkan poin keputusan presiden (keppres) pada TLO. Brilian bilang penting bagi presiden sekali waktu mengeluarkan keppres untuk dipatuhi pema sekawasan. Misal pada kasus vakumnya pema fakultas yang sedang terjadi saat ini, presiden bisa langsung keluarkan keppres untuk pembentukan KPU. Ia juga berniat membentuk semacam badan pengawas pemilu (bawaslu) pada petunjuk pelaksana pemilihan umum raya (pemira). “Untuk menghindari kisruh setiap pemira,” katanya
“Tapi amandemen TLO kan bukan hasil diktenya Pema USU, semua itu aspirasinya stakeholder yang ada di USU,” papar Brilian. Ia bilang itu hanya sebatas harapannya.
***
Brilian Amial Rasyid dan Abdul Rahim resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 1 Juli lalu. Namun, pelantikan kabinet baru dilakukan 11 Oktober lalu karena panjangnya libur Ramadan dan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru di USU. Saat pelantikan, dari dua belas kementerian yang dicanangkan, salah satunya dihapus sehari jelang pelantikan. Bendahara Umum (Bendum) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan pun tak ikut baca sumpah.
“Saya kebetulan sedang ujian, jadi enggak bisa menghadiri,” ungkap Bendum Patria Fajar Wibowo.
Sedangkan Menteri Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan (MKPP) Jeni Nursaadah mengatakan ia sedang menjadi panitia pelantikan dan panitia yang berhadir sedikit sehingga tak ikut baca sumpah. Ia baru nyatakan bersedia jadi menteri pada hari H pelantikan.
Brilian katakan Jeni ditetapkan sebagai MKPP sehari sebelum pelantikan. Brilian akui awalnya kementerian ini direncanakan ada dibawah naungan Kementerian PSDM. Namun setelah ditinjau tujuan pokok dan fungsinya berbeda dengan PSDM maka Kementerian KPP dibentuk. “Sejak kapan PSDM ngurusin pemberdayaan perempuan,” jelasnya.
Masalah lain muncul. Menteri Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Riki Efendi akan selesaikan sidang meja hijau November mendatang. Artinya status mahasiswanya akan ia lepas. Padahal November mendatang pema barulah benar-benar memulai pekerjaannya dari awal.
Merujuk TLO, harusnya Riki tak boleh lagi menjabat sebagai menteri sebab tak lagi sandang status mahasiswa. Tapi Riki tetap berencana lanjutkan program kerja yang telah disusunnya. “Selagi belum ada pengganti, saya akan tetap kerja,” ungkapnya. Riki katakan ia belum ada bicarakan masalah penggantinya dan rencana wisuda Februari mendatang pada presma. Namun, sejak awal dipinang ia sudah komunikasikan rencana kepergiannya dalam waktu dekat.
Brilian benarkan hal itu. Namun, loyalitas dan kapasitas serta pengalaman yang dimiliki Riki jadi alasan Brilian untuk tetap menjadikan Riki menteri. “Pokoknya enggak boleh wisuda sebelum dua progja nasionalnya selesai,” jawab Brilian. Ia tak pula mau menjadikan kasus Riki sebagai pembenaran karena telah menyalahi TLO, namun untuk saat ini ia hanya meminta komitmen dari Riki. “Selanjutnya kita evaluasi lagi.” Brilian enggan berkomentar banyak ketika dimintai keterangan tentang evaluasi yang dimaksudkannya.
Otang coba berikan pendapat.Ia menyayangkan hal tersebut. Menurutnya Brilian harus selektif memilih orang-orang yang akan berjuang dengannya hingga akhir. “Diskusi dengan beberapa mantan presma atau Mitra,” Otang coba memberikan solusi. Ia bilang mantan-mantan presma nanti diharapkan menjadi pembina Pema USU agar tak mengulang kesalahan yang sama. “Atau sekadar sharing menghadapi beberapa kendala yang dihadapi.”
Sengkarut masalah koordinasi antara pema dan MPMU agaknya berpeluang besar terulang pada kepengurusan Pema USU yang baru. MPMU yang tak terima undangan pelantikan hingga berujung pada tak hadirnya MPMU salah satu alasannya.
Brilian katakan masih belum rasakan peran MPMU. Menurut Brilian harusnya pema bekerja efektif juga didorong MPMU. “Hingga saat ini kita belum ada diajak kumpul,” ungkapnya kecewa. Hadi mengangguk saat dikonfirmasi perihal ini. Ia benarkan belum bisa jalankan sepenuhnya fungsi-fungsi MPMU dalam TLO. “Belum sempat buat rapat koordinasi,” sanggahnya. Hadi bilang harusnya rapat koordinasi dilaksanakan sebelum rapat kerja pema namun terkendala masa ujian tengah semester. “Bukan mau mengkambinghitamkan tapi memang agak sulit,” jelasnya.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Andalas (Unand) Muhammad Taufik berkomentar. Di Unand fungsi pengawasan dijalankan Dewan Legislatif Mahasiswa biasa disebut DLM. Taufik bilang sekali tiga bulan BEM KM dan DLM duduk bersama untuk dengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tiga bulanan BEM KM.
Jika ada gubernur yang akan mengundurkan diri karena wisuda tetap dimintai lpj nya untuk dibacakan dihadapan DLM. Jika lpj ditolak, kepengurusan harus dilanjutkan. Jika tetap wisuda, ia akan diberhentikan tidak hormat. “Mundurnya akan dipublikasikan ke seluruh elemen mahasiswa.”
Terkait masalah yang dihadapi pema USU era Mitra, Taufik pun tahu. Menurutnya, masalah itu kembali pada personal dan aturan yang berlaku pada pema yang bersangkutan. Regulasi dan pengawasan dari legislatif harus berjalan. “Makanya fungsi kontrol dari mahasiswa sendiri harus berjalan,” katanya memberi solusi.
Janji Baru Pema USU
Brilian akui lambannya gerak pema USU pasca dirinya dilantik. Ia harus mulai kembali merintis pema dari awal. Baik dari segi fasilitas seperti listrik sekretariat yang padam ataupun bimbingan dari pema sebelumnya. Tapi dirinya tetap pasang target tinggi untuk periodesasi kepengurusannya. Dua belas progja nasional dicanangkan. Masing-masing kementerian punya satu andalan progja skala nasional. “Semuanya coba berinovasi,” papar Brilian.
Kementerian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan misalnya. Debut pertama kementerian ini sudah dimulai bahkan sebelum pelantikan dilaksanakan. Ada lomba karya tulis ilmiah dan symposium nasional. Selaku menteri, Riki bilang progja akan dilaksanakan Januari tahun depan. Kepanitiaan sudah dibentuk.
Dengan sisa waktu delapan bulan terakhir, Brilian sendiri cukup optimistis. “Mei nanti insya Allah semuanya sudah terlaksana.”
Menjadikan Pema USU lebih bergengsi di Sumatera Utara merupakan salah satu target Brilian. Juga melakukan fungsi pelayanan advokasi kepada mahasiswa. “Pema tahun ini harus punya posisi tawar di tengah civitas akademika kampus.”
Wakil Rektor III Raja Bongsu Hutagalung sepakat dengan janji Brilian. Menurutnya, kini pema harus berperan sebagai penggali kreatifitas mahasiswa dan berperan ganda sebagai penampungnya. Namun yang dikhawatirkan Bongsu adalah masa kepengurusan pema hanya satu tahun. Menurutnya waktu tersebut tak cukup untuk pema jalankan perannya. “Untuk susun menteri saja butuh waktu lebih dari satu bulan, jadinya jalankan pemerintahan semakin singkat.”
Koordinator Liputan : Shella Rafiqah Ully
Reporter : Gio Ovanny Pratama, Audira Ainindya, Mutia Aisa Rahmi, dan Shella Rafiqah Ully
Laporan ini pernah dimuat dalam Tabloid SUARA USU Edisi 100 yang terbit November 2014.
