Perlukah Perombakan Menteri Kabinet Kerja Jilid II?

Oleh: Amelia Ramadhani

Tahun lalu, tepatnya 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo melantik lima menteri baru dan satu pejabat yang kedudukannya setara dengan menteri. Perombakan ini dilakukan setelah banyaknya kegagalan dari menteri. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar dan sengketa beberapa partai politik menjadi alasan kuat diadakannya perombakan pada Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Akhir-akhir ini juga merebak isu akan diadakannya perombakan menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Rapor merah dan tidak tercapainya target di setiap kementerian bisa jadi alasan kuat bagi Jokowi untuk melakukan perombakan untuk yang kedua kalinya. Sudah efektifkah kerja menteri setelah diadakannya perombakan tahun lalu? Perlukah diadakan perombakan menteri untuk kedua kalinya? Ini tanggapan Mahasiswa USU.

1. Revan Idola Dana – Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2013

Sebenarnya enggak masalah jika Presiden Jokowi ingin mengganti menteri yang dianggapnya tidak cekatan dalam melaksanakan program kerjanya. Saya lihat juga menteri-menteri yang dicabut memang yang kinerjanya terlihat lambat. Tentang pernyataan Jokowi akan mencabut semua menteri yang terbukti korupsi, memang sebuah keharusan. Tapi, sebaiknya dilihat dulu progresnya, daripada sering diganti. Karena menteri yang baru nanti juga akan melakukan penyesuaian kembali dengan lingkungan pekerjaannya.

2. Nurhadi Satrio – Fakultas Pertanian 2011

Saya setuju dengan langkah yang diambil Jokowi untuk merombak menteri yang kinerjanya dinilai kurang baik. Sebab, kinerja yang tidak sesuai dengan master plan  yang sudah dibuat akan memengaruhi program kerja yang sudah diatur untuk lima tahun ke depan. Tapi, lebih baik diberi kesempatan terlebih dahulu para menteri yang kinerjanya kurang baik ini. Jika setelah dilakukan evaluasi masih belum berubah, maka copot ia dari posisinya sebagai menteri.

3. Jimmy Ricardo Cibro – Fakultas Kehutanan 2012

Sebaiknya Presiden Jokowi memang memerhatikan siapa saja yang akan diangkat menjadi menteri. Setiap menteri yang diangkat haruslah sesuai dengan bidang yang dipahami. Saya sarankan Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya harus diganti. Sebab ia tidak sesuai dengan bidangnya. Kebijakan yang diambil pun juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelestarian hutan di Indonesia. Ia sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang kehutanan.

4. Dina Sakinah Puteri- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2015

Saya senang waktu di tahun lalu Pak Jokowi mengganti beberapa menteri yang dinilai kinerjanya kurang memadai. Tapi, kalau mau diganti lagi di jilid II rasanya kok agak aneh ya. Memangnya tidak dilihat sebelum diangkat menjadi menteri track record-nya seperti apa. Takutnya keseringan ganti menteri jadi banyak program yang enggak jalan nanti karena harus melakukan penyesuaian dan adaptasi dengan lingkungan terlebih dahulu.

5. Hilfani Shaliha – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2013

Saya juga mendengar adanya wacana untuk perombakan menteri untuk kedua kalinya. Tapi, kayaknya tindakan itu tidak bijak sama sekali. Kalau setiap saat diganti, saya takutnya ada kepentingan di kursi-kursi menteri ini. Siapa yang kepingin jadi menteri agak melobi presiden dan akhirnya ada perombakan. Itu kan tidak benar jika hal ini terjadi.