Limbung Pangan: Ketika Ambisi Negara Merampas Martabat Petani Tradisional

Judul                           : Limbung Pangan

Sutradara                     : Indra Jati

Produser Eksekutif     : Andhy Panca Kurniawan, Dhandy Dwi Laksono, dan Muhamad Sridipo

Rilis                             : 20 Maret 2022

Genre                          : Dokumenter

Durasi                          : 49 menit 55 detik

Tersedia di                  : Kanal Youtube Watchdoc Documentary

Film ini menyajikan berbagai persoalan yang timbul dari program “Food Estate”. Bukannya memberi manfaat, program yang seharusnya menjadi solusi dalam persoalan ketahanan pangan nasional malah melahirkan berbagai masalah baru.

“Limbung Pangan” merupakan karya dokumenter audio visual yang menyajikan berbagai realita di balik Program Strategis Nasional “Food Estate”. Film ini diproduksi oleh Watchdoc bekerjasama dengan Greenpeace Indonesia serta beberapa organisasi sipil lainnya. Film keempat dari serial DEMI 1% Watchdoc ini berusaha menyorot kegagalan pemerintah dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan melalui kebijakan lumbung pangan nasional.

Awal film menampilkan Ingot Sitohang, seorang petani dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang mengikuti program “Food Estate”. Ingot sudah terlebih dahulu bertani kopi arabika selama 17 tahun, sebelum akhirnya ia tergiur dengan program ini. Ia diberikan lahan seluas 6 hektar dan seperangkat alat bertani oleh pemerintah. Kini, Ingot harus bertani sesuai dengan ketentuan pemerintah mulai dari pemilihan jenis tanaman, aturan jam kerja, aturan penjualan hasil panen, hingga ketentuan waktu tanam.

Ingot menanam kentang jenis atlantik, kentang dengan minim kadar air yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan industri besar. Ingot dan petani lainnya yang ikut dalam program ini memang didikte untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang akan dipasok ke para investor pemilik industri besar. Realita tersebut jauh dari angan lumbung pangan itu sendiri, di mana ketahanan pangan diejawantahkan oleh pemerintah dengan program pertanian skala industri, bukan kerakyatan.

Minim perencanaan yang berbuah petaka

Ingot mengisahkan, hasil panen kentangnya tersebut tidak maksimal akibat ketentuan pemerintah yang memaksanya menanam di lahan yang baru dibuka dengan minim unsur hara. Hasil penjualan kentang yang dijual ke koperasi pun masih belum ia dapatkan, tidak ada kejelasan. “Belum cair sampai sekarang, …maunya program pemerintah itu jelas lah,” ujar Ingot.

Film ini juga menyoroti negara yang berfokus pada konsep kedaulatan pangan berbasis pembangunan dan ketersediaan, bukannya penguatan pada ekosistem pertanian lokal. Hal ini tercermin dari ketentuan sepihak oleh pemerintah dengan menentukan berbagai mekanisme dalam program ini. Padahal para petani yang terlibat merupakan orang-orang berpengalaman yang juga memiliki pengetahuan akan cara bertani yang baik dan benar. Namun pemerintah memilih cara instan versi mereka sendiri, para petani pun hanya bisa tunduk.

Selain Sumatera Utara, program “Food Estate” juga digalakkan di 4 provinsi lainnya, salah satunya Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Kapuas, program “Food Estate” direalisasikan dengan penanaman padi di atas lahan gambut. Dari 1.000 hektar lahan yang ditanam, hanya 13 hektar yang dapat di panen, mengingat bertani di atas lahan gambut merupakan hal yang tidak mudah dan merupakan wacana yang gegabah.

Bayang-bayang Orde Baru di balik Rezim Jokowi?

Penetapan lokasi lumbung pangan di Kapuas oleh rezim Jokowi memanfaatkan tanah bekas “Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar” yang merupakan proyek gagal Soeharto. Lumbung pangan tak jauh beda dari swasembada pangan era Orde Baru, di mana ambisi kedua rezim tersebut sama-sama menginstankan berbagai cara untuk mengatasi kedaulatan pangan nasional yang berujung pada kegagalan.

Tak jauh dari Kapuas, di Kabupaten Pulang Pisang, program “Food Estate” berupaya mencetak 10.000 hektar sawah baru. Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam program ini. Dengan bekal pelatihan bertani selama seminggu, para tentara terjun ke medan lumpur untuk membajak sawah. Keterlibatan militer dalam program-program strategis nasional di Rezim Jokowi tak ada bedanya dengan era Soeharto.

Atas nama kepentingan, “Food Estate” di bawah naungan Kementrian Pertahanan berkelindan dengan PT Agrinas untuk mengelola APBN senilai Rp 1,4 Triliun. Prabowo sendiri bersama elit Partai Gerindra dan relasi militernya ternyata mengisi berbagai jabatan penting di perusahaan tersebut. Selain itu, program ini pun bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Parna Raya, Indofood, Eden Farm, Calbee Wings, BISI International, dan Ewindo.

Film ini berusaha mengungkap relasi kepentingan dan bisnis yang dikemas dalam program strategis nasional yang pada akhirnya melenceng dari tujuan program itu sendiri, yaitu ketahanan pangan. Selain beberapa pemaparan di atas, “Limbung Pangan” masih menyimpan berbagai fakta menarik seputar kegagalan dan kejanggalan program “Food Estate” yang sayang untuk dilewatkan.