RedaksiOleh: Mutia Aisa Rahmi
Empat belas tahun lahan dimiliki USU. Hingga kini, tak ada gambaran jelas proyeknya. Katanya, anggaran menjadi kendala terbesar.
“Saya sudah usahakan, adakan presentasi-presentasi. Tapi memang enggak ada yang mau kerjasama dengan USU,” keluh Prof Ningrum Natasya Sirait, Pembantu Rektor (PR) IV terkait perkembangan pembangunan Kampus II USU Kwala Bekala.
Sore itu, 23 Mei lalu, Prof Ningrum sesalkan tak ada satupun kerjasama dengan pihak swasta yang diperoleh USU. Penyebabnya adalah lokasi kampus yang terpencil dan akses jalan yang belum terealisasi. Akunya, berbagai presentasi telah dilakukan namun tak buahkan hasil.
Hibah adalah bentuk kerjasama yang dicari, bisa berupa pembangunan gedung atau fasilitas yang dibiayai. Inilah jalan lain yang ia telusuri untuk hadapi sandungan anggaran yang besar. Katanya, pembangunan ini habiskan dana Rp 3 triliun, padahal USU tak miliki anggaran sebanyak itu.
Anggaran dari universitas tak ada bukan tak dianggarkan, namun karena memang tak cukup untuk biayai pembangunan. Karenanya, sejak 2006, anggaran pembangunan Kampus Kwala Bekala tak masuk ke dalam anggaran universitas.
Azwar Helmi, Sekretaris Tim Ahli Pembangunan Kampus Kwala Bekala menggambarkan presentasi dilakukan dengan memaparkan hasil rancangan pembangunan berupa master plan, serta gambaran pembangunan yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Tak hanya presentasi hasil rancangan, pengajuan proposal perkenalan pembangunan juga dilakukan. Proposal itu diberikan kepada orang atau instansi yang mau berikan hibah.
Semuanya dilakukan setiap tahun, semenjak 2012. Namun, masih belum ada kerjasama yang terjalin.
Menurut Prof Ningrum, peran pemerintah sangat besar dalam realisasi proyek ini, saat ini USU bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia berharap pemerintah mengalokasikan anggaran. “Pemerintah minta kita untuk tingkatkan jumlah penerimaan mahasiswa, kita tunggulah sokongannya untuk wujudkan ini,” ujar Prof Nigrum.
Senada dengan Prof Ningrum, Coki Ahmad Syahwier, pengamat perencanaan pembangunan berikan gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan kampus USU. Katanya dalam realisasi, pemerintah memang miliki peran besar di dalamnya. Karena pemerintah miliki tanggung jawab terhadap USU, yang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Selain bergantung pada APBN dan APBD, pihak swasta juga menjadi salah satu solusi untuk keterbatasan anggaran. Pasalnya, dalam penyusunan rancangan APBN dan APBD, pemerintah miliki fokus dalam setiap susunannya. “Kadang dalam penyusunan APBN dan APBD, pemerintah punya fokus sendiri dan mungkin pembangunan Kampus Kwala Bekala ini belum menjadi prioritas,” ujarnya.
Contohnya dalam satu tahun pemerintah fokus dalam perbaikan fasilitas umum, jadi dananya dianggarkan ke sana, namun apabila pemerintah fokus pada penambahan fasilitas pendidikan maka baru dianggarkan.
Achmad Delianur Nasution, Ketua Tim Ahli Pembangunan Kampus Kwala Bekala cerita, sebelumnya USU telah dua kali ajukan proposal pembangunan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun belum ditanggapi hingga sekarang. “Yang pasti sejak 2006 sudah dua kali diajukan,” sahutnya.
Namun, anggaran yang dibutuhkan tak kunjung cair istilahnya tak masuk anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Menambah hambatan yang dihadapi akibat tak adanya pihak swasta yang mau bekerjasama.
Tak adanya bayangan realisasi anggaran menjadi penyebab tak bergeraknya pembangunan di lahan seluas 300 hektare itu. Semua rencana pembangunan belum diketahui pasti kapan akan mulai dilaksanakan. “Semua tergantung anggaran,” ujar Delianur.
Tak Hanya Dana yang Jadi Kendala
Bukan hanya dana yang harus dipikirkan. Ada lagi yang lain, akses jalan. Hingga kini realisasi rencana pembangunan akses jalan belum terlaksanakan. Padahal akses jalan menjadi alasan para investor berpikir dua kali memberikan uangnya untuk pembangunan kampus ini.
Pembangunan akses jalan ini sebenarnya dapat diatasi dengan cairnya anggaran yang akan diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, maupun pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara. Namun, hingga saat ini belum ditemukan harapan cerah untuk itu. Tak ada pergerakan, yang bisa dilakukan hanya melobi agar rencana ini segera direalisasikan.
PR V Yusuf Husni bilang telah mengadakan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deli Serdang untuk membahas permohonan pembangunan akses jalan pada pertengahan Mei lalu. Permohonan yang diajukan adalah jalan sepanjang dua kilometer dengan lebar sepuluh meter. Namun masih belum ada hasil akhirnya. “Kita tunggu saja,” tambahnya
Kini, gambaran pembangunan ke depannya masih belum ada. Pun tim ahli yang sedang vakum saat ini, sebab surat keputusan (SK) tahun ini yang belum turun.
Delianur bilang tak ada kegiatan yang dilakukan timnya saat ini. “Enggak ada anggaran, apa yang mau dibangun,” ujarnya. Tak bisa dipastikan kapan pembangunan akan berlanjut.
Sebenarnya tim sudah selesai membuat rencana pembangunan Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertanian (FP) di sana. Bangunannya akan didirikan di zona akademik bagian selatan dengan luas delapan ribu meter persegi. Perencanaan tersebut adalah hasil evaluasi yang dilakukan tim tersebut berdasarkan SK yang diterima di 2012 silam.
Mendengar hal tersebut Andi Syahputra, mahasiswa FP 2011 berharapnya realisasi pembangunan segera dilakukan. Terlebih gedung untuk Kehutanan yang sudah direncanakan. Pasalnya, gedung kuliah yang ia dan teman-temannya gunakan sudah tak memungkinkan lagi. “Gedungnya kecil, sempit,” tuturnya.
Lokasi kampus yang kelak akan lebih dekat dengan arboretum juga akan memudahkan kegiatan akademik. Apalagi lahan yang disediakan lebih luas dibanding dengan yang ada di Kampus USU Padang Bulan.
Andi mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi Kampus Kwala Bekala untuk pratikum. Ia menyayangkan keadaan kampus yang masih kosong dan akses jalan yang buruk. “Geraknya lambat,” sahutnya.
Pun dengan SK tim ahli, sudah tak berlaku lagi karena pelaksanaan tugas yang tertuang dalam SK dinilai telah selesai. Untuk gambaran SK selanjutnya, tim ahli hanya bisa menunggu instruksi.
Karena memang sejak awal, seluruh kegiatan yang dilakukan tim sesuai instruksi PR IV. Tak ada timeline. Pembangunan yang telah dibuat dapat dilaksanakan jika telah ada anggaran.
Namun, dijelaskan Coki, dalam teori perencanaan pembangunan seharusnya terdapat perencanaan dimensi waktu atau timeline. Tahapan ini berguna sebagai patokan agar realisasi rencana pembangunan selesai tepat waktu. “Perencanaan pembangunan yang baik itu adalah perencanaan pembangunan yang tepat waktu,” jelasnya.
Pemeliharaan Aset Fokus pada Lahan
Ada Majahari di sana—penjaga sejak 2004 silam—yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan di Kampus USU Kwala Bekala. Yang dipelihara hanya lahan, tak termasuk bangunan.
Di sana ia juga menjaga ternak milik USU, ada rusa, sapi, dan kambing. Ia ceritakan kala ia membutuhkan alat angkut rumput berupa becak yang di dapat awal tahun, ia dapatkan satu dari dua unit yang ia minta. Pun kondisi becak sudah tua.
Tak hanya pemeliharaan hewan ternak, ia juga bertanggungjawab memelihara kebersihan lahan di sana. “Yang dibersihkan ya cuma lahan di sekitar sini saja, kalau sampai keseluruhan lahan, enggak cukup tiga orang yang menangani,” ungkapnya. Majahari dibantu oleh dua orang penduduk sekitar.
Yusuf Husni membenarkan pemeliharaan yang dilakukan sebatas itu saja, dan tak ada anggaran yang besar untuk pemeliharaan bangunan-bangunan yang telah ada di sana. Ia menilai, anggaran yang besar tak diperlukan untuk pemeliharaan gedung yang masih belum digunakan tersebut.
Pemeliharaan lahan yang dianggarkan sebatas menjaga kebersihan lahan, dan itulah yang dilakukan oleh Majahari beserta dua orang lainnya, “Anggarannya cuma untuk menjaga kebersihan, itu dibuat tiap tahunnya,” ujar Ahmad Hatib, Kepala Biro Aset.
Yusuf bilang, pemeliharaan yang dilakukan dengan mengutus Majahari dan dua orang lainnya, telah cukup untuk melakukan pemeliharaan aset di sana. Terutama lahan yang rentan diambil alih oleh masyarakat. “Untuk menjaga lahan itu memang lebih penting, karna lahan tersebut rentan diambil oleh masyarakat sekitar,” ujarnya.
Namun, Majahari menilai anggaran pemeliharaan yang diberikan tak cukup. Bukan karena jumlahnya, namun karena anggaran tersebut sering mandek. Hingga dana pemeliharaan yang ia terima tak cukup untuk mendanai pakan ternak serta pemeliharaan peralatan-peralatan kebunnya.
Dana yang dijanjikan adalah sebesar satu juta rupiah untuk tiap bulan, namun dana tersebut tak selalu cair di setiap bulan “Enggak cukup, karena sejak awal tahun, baru dua kali kami dapat dana yang dijanjikan,” ungkapnya.
Koordinator Liputan: Mutia Aisa Rahmi
Reporter: Ridho Nopriansyah, Febri Rahmania, Yulien Lovenny Ester Gultom, dan Mutia Aisa Rahmi
Laporan ini pernah dimuat dalam Tabloid SUARA USU Edisi 98 yang terbit Juni 2014.
