Kemerdekaan Masih Sebatas Formalitas

Oleh: Muslim Ramli

Hari ini merupakan hari ke-66 kalinya kita merayakan pesta demokrasi kemerdekaan Indonesia. Televisi dan beberapa media massa banyak yang menjadikannya headline pemberitaan. Film-film perjuangan pahlawan dan segala sesuatu peninggalan sebelum dan sesudah kemerdekaan juga ikut disiarkan. Inilah pesta demokrasi itu, semata-mata untuk mengenang kembali nilai-nilai kepahlawanan dan esensi dari kemerdekaan itu sendiri. Para elite politik pun tidak ketinggalan dengan pidato politiknya untuk meneriakkan kemerdekaan dan perubahan. Namun, sudahkah mereka benar-benar menjadikan hari penting ini untuk ajang perubahan? Atau masih sebatas formalitas saja?

Mau tidak mau, elite politik harus berperan aktif untuk kembali mendapatkan esensi kemerdekaan. Selama ini mereka terkesan tak acuh dengan kondisi bangsa ini. Sudah seharusnya mereka menjadikan contoh sebagai pemimpin yang memperjuangkan tujuan kebangasaan daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Belakangan ini semangat kebangsaan dikalang elitee politik, terutama yang sedang berkuasa, pun merosot. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di negeri ini. Belum lagi satu perkara tuntas terusut, muncul lagi perkara-perkara besar yang menghobohkan.

Mulai dari ketidakjelasan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, kasus korupsi Bank Century, Gayus Tambunan, Nunun Nurbaiti, dan terkahir kasus Nazaruddin. Itu merupakan sederetan kasus besar yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihak kepolisian hingga saat ini.

Kebanyakan kasus tersebut dilakukan oleh mereka elite politik yang saat ini dipercaya masyarakat untuk memegang amanah. Lantas mengapa kasus tersebut masih saja terjadi? Jawabannya, karena kualitas elitee politik kita masih di bawah standar. Masih mengedepankan kepentingan kelompok sempit daripada menjalan amanah untuk mengelola negara. Kebanyakan politisi ini masih pragmatis. Hanya memikirkan transaksi, negosiasi, atau kesepakatan jangka pendek.

Jauh sebelum kemerdekaan dulu, para pahlawan bekerja dengan keikhlasan. Mereka mengerti benar esensi kemerdekaan. Jangankan harta, nyawa pun mereka pertaruhkan untuk kemerdekaan anak cucunya kelak. Integritas dalam diri mereka masih melekat sempurna. Ini yang tidak dimiliki kebanyakan politisi di Indonesia. Sedikit-dikit uang. Tidak uang, tidak jalan. Mereka tidak mengenal konsep keikhlasan untuk berbakti.

Padahal jelas-jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, pemerintahan Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksankan ketertiban dunia. Namun, sepertinya pembukaan UUD ini belum berlaku bagi mereka.

Enam puluh enam tahun kita merdeka, masih banyak mereka yang menderita, kekurangan pekerjaan, pendidikan dan pelanggaran HAM. Masih banyak yang hidup di jalanan, bekerja di bawah upah minimum regional (UMR), dan mereka yang kehilangan tempat tinggal/pekerjaan gara-gara “pembangunan” yang dilakukan oleh oknum pemerintahan. Hal ini harus segera dihentikan mengingat umur Indonesia yang semakin tua. Sudah saatnya kita menjadikan negara ini sebagai contoh negara yang beradab dan menghargai keadilan.

Sudah sepatutnya momentum hari kemerdekaan ini jadi ajang intropeksi bagi kita semua selaku warga negara, terutama Anda elite politik yang sedang berkuasa. Lantas, bagaimana caranya? Hindari pikiran pragmatis. Belajar konsep keikhlasan. Negara kita adalah Negara yang kaya, maka gunakanlah kekayaan hati untuk merawatnya. Yang paling penting adalah menjadikan pembukaan UUD 1945 tadi sebagai panduan untuk intropeksi diri. Semoga Indonesia tambah dewasa menyikapi permasalah. Merdeka!

Penulis adalah mahasiswa Teknologi Informasi USU 2009. Penulis  juga aktif sebagai Redatur Online di Pers Mahasiswa SUARA USU