BOPM Wacana

Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Dijadikan Tameng?

Dark Mode | Moda Gelap

Bagaimana sebenarnya pertumbuhan di Indonesia dijadikan tameng berhasilnya pengentasan kemiskinan? Pantaskah pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator berhasil atau tidaknya pengentasan kemiskian?

Kira-kira 36 tahun lalu (1975), kemiskinan bukanlah topik bahasan menarik untuk seminar dan surat-surat kabar. Baik masyarakat maupun pemerintah tabu membahasnya. Pembangunan dianggap akan menghapuskan kemiskinan dengan sendirinya. Pakar ekonomi dengan analisis-analisisnya berdiri paling depan dan manganggap bahwa pertumbuhan ekonomi cukup mampu mengatasi segala masalah sosial ekonomi bangsa.

Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40 persen menjadi 11 persen. Hal tersebut dianggap cukup menjadi pembenaran bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen per tahun dalam periode itu adalah faktor penentunya. Maka krismon 1997-1998 yang kembali meningkatkan angka kemiskinan menjadi 24 persen tahun 1998 dengan mudah dijadikan alasan kuat lain bahwa memang pertumbuhan ekonomi “adalah segala-galanya”.

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia memberikan perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memperhatikan upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak pakar ekonomi dulu yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Tapi hanya sekian persen masyarakat Indonesia yang mengerti atau mengetahui hal yang saya sampaikan di atas. Jelas-jelas citra pertumbuhan ekonomi kini dianggap sebagai penentu. Ironisnya, hal tersebut masih berlanjut sampai tahun 2011 ini. Tidak perlu saya paparkan bukti-buktinya. Sebab berbagai media sudah mewartakan slogan-slogan yang ingin di capai pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi setiap periodenya. Bila pertumbuhannya mengalami peningkatan, maka dengan tidak ragu-ragu saya nyatakan pertumbuhan ekonomi akan terus dijadikan tameng.

Kegagalan Pengentasan Kemiskinan

Sebenarnya tidak ada yang salah jika prioritas pemerintah menumbuhkan perekonomian Indonesia. Bukankah itu cita-cita sebagian besar negara terbelakang dan berkembang di dunia ini? Tapi pencapaiannya, khususnya di  Indonesia masih mengenyampingkan penanggulangan kemiskinan. Tidak fokus dan masih pakai cara-cara lama. Hasilnya, kegagalan program tersematkan dimana-mana.

Menurut saya, ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras atau barang kebutuhan lainnya untuk rakyat miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan hanya menimbulkan ketergantungan.

Ada banyak penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar. Seperti penyediaan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material. Sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat taupermanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan. Dari variabel ini akan dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan sama seperti program pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan. Oleh karena itu, keberhasilan pengentasan kemiskinan terletak pada beberapa langkah, yang dimulai dari formulasi kebijaksaan yaitu mengidentifikasi siapa yang miskin dan di mana mereka berada.

Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mempertimbangkan : pertama, karakteristik ekonomi penduduk, antara lain adalah : sumber-sumber pendapatan, pola-pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat ketergantungan, dan lain-lain. Kedua, karakteristik demografi sosial, di antaranya tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota rumah tangga, dan lain-lain

Pertanyaan kedua tentang bagaimana menemukan yang miskin, dapat dijawab dengan menguji karakteristik geografis, yaitu di mana orang miskin tersebut terkonsentrasi. Baik pemetaan secara kontur wilayah maupun sumber daya. Proses memfasilitasi yang dilakukan pemerintah juga harus komprehensif. Bukan hanya memberi modal dan pelatihan saja, tetapi termasuk harus mencarikan pasar untuk produk mereka. Oleh karena itu sangat diperlukanya pendataan potensi daerah dan pendampingan yang komprehensif dan konsisten serta kerjasama dari semua pihak untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini.

“Cara mengentaskan kemiskinan yang ampuh adalah mengumpulkan semua orang miskin dari segala penjuru di Indonesia lalu bom!”

Kelakar di atas masih mewarnai hari-hari saya jika sedang balajar atau berdiskusi tentang kemiskinan baik di kampus maupun di luar kampus. Saya yakin sebagian besar pembaca tulisan ini memiliki keyakinan bahwa kemiskinan akan terus jadi selimut empuk bagi Indonesia. Apalagi terus dikelilingi sekelumit masalah lain yang tak kalah kompleks. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terus maju tapi tidak bagi masyarakat miskin yang nyatanya penghuni terbesar di Indonesia. Atau, orang kaya saja yang kita bom? Lalu hartanya kita bagi-bagi?

*Penulis adalah mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU dan Koordinator Online Pers Mahasiswa SUARA USU

Komentar Facebook Anda
Redaksi

Redaksi

Badan Otonom Pers Mahasiswa (BOPM) Wacana merupakan pers mahasiswa yang berdiri di luar kampus dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU).