RedaksiOleh: Apriani Novitasari
BOPM WACANA — Gubernur Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Pertanian (FP) Anry Tulus Sianturi mengatakan surat edaran larangan inaugurasi dari dekanat FP, terusan surat edaran rektorat, sama dengan surat cuci tangan. Menurutnya, surat tersebut digunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban atas kegiatan inaugurasi. “Ini karena pihak rektorat malas mikir solusinya,” katanya, Jumat (3/10).
Tulus akui tidak semua kegiatan inaugurasi bersifat baik. Namun menurutnya apabila dekanat maupun rektorat takut dengan akibat negatifnya, bukan berarti mereka menghilangkan hal positifnya. Oleh sebab itu, Tulus berpendapat pihak rektorat dan dekanat hanya malas merespon pengaduan-pengaduan yang datang. “Daripada capek ngurus-ngurus itu dan orang tua ngadu-ngadu mending dihilangkan,” ujarnya.
Menurut Tulus, inaugurasi cukup penting, namun harus dikelola dengan baik secara teknis pelaksanaan dan konsep acaranya. Oleh sebab itu ia tak sepakat jika panitia inaugurasi yang diberi sanksi. “Udah enggak mau bertanggung jawab, tapi mau kasih sanksi,” tuturnya.
Pembantu Dekan III FP Luhut Sihombing membantah hal ini. Menurutnya surat ini bukan surat cuci tangan, namun surat tersebut berguna untuk menghindar dari hal-hal yang tidak dinginkan. “Semuanya itu harus dikontrol dan diawasi,” ungkapnya. Ia pun melihat acara inaugurasi ini kegiatan yang dilakukan untuk kepuasan dan kepentingan senior bukan junior.
Selain itu, Luhut mengatakan mahasiswa bisa membuat acara alternatif seperti pengabdian pada masyarakat dan malam keakraban atau kegiatan kreatif lainnya. Luhut melihat dalam inaugurasi ini panitia hanyalah robot yang dikontrol senior. “Hal-hal kayak begitu yang harus diwaspadai, misalnya jurit malam. Budaya-budaya kayak gitu yang dikejar,” pungkasnya.
Namun Luhut mengatakan apabila ingin mengadakan kegiatan inaugurasi di luar kota, acara tersebut harus benar-benar dimodifikasi dari inaugurasi. Selain itu kegiatannya harus dikontrol dengan baik.
