Redaksi
Oleh: Deasy Glorya br Situmorang
USU, wacana.org – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU) gelar diskusi publik bertajuk “Indonesia di Persimpangan Jalan: Menakar Ketahanan Sosial, Politik, Ekonomi, dan Pendidikan di Tengah Polarisasi Kebijakan” melalui Zoom Meeting, Senin (22/6/2026).
Ketua Komisariat DPK GMNI FH USU, Burju Bubco Jorsfe Hutasoit, menyampaikan bahwa diskusi publik tersebut lahir dari keresahan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. “Fenomena yang terjadi saat ini perlu dikaji secara kritis agar mahasiswa mampu memahami realitas yang dihadapi masyarakat. Harapannya, peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga aktif memberikan pandangan, gagasan, dan tanggapan selama sesi diskusi berlangsung,” ungkapnya.
Pada sesi pertama, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2026, Ardian Rizky Setiawan, membahas Visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi arah pembangunan nasional. “Di samping target yang ada dalam Visi Indonesia Emas dan berbagai agenda prioritas pemerintah, Indonesia juga menghadapi sebuah realita,” ujar Ardian.
Kemudian pada sesi kedua, Wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Kafitan Aidil Fitra, menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang menurutnya perlu dikaji lebih jauh berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan. Dalam pemaparannya, ia secara khusus membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Selain itu, Kafitan juga membahas program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini menjadi bagian dari program pemerintah. “Koperasi tersebut seharusnya datang dari kolektif semangat desa tersebut. Pengembangannya harus berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap desa memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda sehingga program pembangunan tidak dapat diterapkan secara seragam. “Yang terpenting bukan hanya bagaimana program itu hadir, tetapi bagaimana program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Kafitan.
Selanjutnya, pada sesi ketiga diisi oleh Yoseph M. Tua Gabe Nainggolan sebagai Tim Hukum GEMAS Flores menyoroti pentingnya memperhatikan kondisi lokal dalam pelaksanaan berbagai program nasional. “Kebijakan yang dibuat seharusnya menjamin dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga yang berdampak,” ungkapnya.
Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum USU, Daniel Tampubolon, menilai mahasiswa sebagai kaum intelektual perlu berperan dalam memperjelas arah bangsa melalui peningkatan kesadaran kritis. “Kita perlu meningkatkan critical thinking dan menanamkan pikiran yang revolusioner serta progresif, bukan hanya untuk masa sekarang tetapi juga masa yang akan datang,” ujarnya.
