Redaksi
Oleh: Reza Anggi Riziqo
Medan, wacana.org – Sejumlah lembaga yang terjaring dalam Kelompok Kerja Organisasi Masyarakat Sipil (Pokja OMS) menggelar deklarasi untuk pemilihan umum yang bersih di Sumatera Utara (Sumut). Pembacaan deklarasi ini berlangsung pada agenda Panggung Rakyat Pokja OMS di Pos Bloc Kota Medan, Selasa (6/2).
Pokja OMS menyerukan 6 poin sebagai sikap mereka untuk Pemilu 2024. Poin-poin tersebut didasari keresahan OMS se-Sumut akan persoalan struktural yang ada seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, miskin kota, kriminalisasi, diskriminasi, kebijakan dan penegakan hukum yang koruptif, penyelewengan kekuasaan (abuse of power). Ragam persoalan itu dinilai berdampak pada tak terpenuhinya hak-hak masyarakat umum dan kelompok rentan.
Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU),Tongam Panggabean, sebagai penyelenggara utama Panggung Rakyat Pokja OMS mengatakan jika deklarasi ini guna mendorong pendidikan politik dan perubahan-perubahan yang sifatnya sangat substantif. “Kita [bisa] lihat beberapa wacana di Pemilu Nasional di pemilihan presiden misalnya, kita tidak melihat ada narasi-narasi yang kritis terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di Sumut pada umumnya. Misalnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Tongam.
Selain BAKUMSU, deklarasi melibatkan 16 OMS lain di Sumut, yaitu Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Yayasan Ate Kelang (YAK), Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra) Indonesia, Yayasan Diakona Pelangi Kasih (YDPK), Pengembangan Ekonomi Dan Teknologi Rakyat Selaras Alam (Petrasa). Ada juga Yayasan Pijer Podi (Yapidi), Green Justice Indonesia (GJI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumut, AMAN Tano Batak, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari), Cangkang Queer, Aliansi Sumut Bersatu (ASB), Perempuan Aman, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, serta Perempuan Hari Ini (PHI).
Direktur eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, berharap deklarasi ini dapat berdampak bagi masyarakat di Sumut. “Masyarakat dapat mulai berpartisipasi secara kritis dalam konteks Pemilu 2024, dan kita ingin masyarakat memiliki kesadaran yang kuat bahwa kita sebagai warga yang mempunyai hak terhadap seluruh akses-akses kehidupan yang menyejaterakan rakyat,” harap Rianda.
