Rajut Kembali Persatuan Indonesia

Oleh: Fredick BE Ginting

Suatu bangsa besar tidak akan runtuh dan tenggelam kecuali jika dirobek-robek dan pecah dari dalam. Jatuhnya suatu bangsa bukan perbuatan musuh dari luar.

Demikian proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia Ir Soekarno pernah mengungkapkan soal pentingnya persatuan suatu bangsa. Musuh apapun kalau menghadapi bangsa yang kuat, menurut Soekarno tidak akan menghancurkan bangsa itu, kecuali jika bangsa itu sendiri yang merusak dirinya sendiri.

Gagasan tersebut terbukti oleh sejarah ketika Uni Soviet runtuh 1990 lalu. Pemain utama perang dingin tersebut tidak dikalahkan oleh Amerika Serikat yang merupakan pesaingnya, melainkan akibat kisruh-kisruh internal yang menggerogoti persatuan negara tersebut.

Sedemikian krusialnya persoalan persatuan harus dimiliki suatu bangsa atau negara untuk mampu bertahan dan menjaga eksistensi sebagai negara berdaulat. Sehingga Soekarno menempatkan persatuan dalam sila ketiga dasar negara. Ironisnya, memasuki umur 70 tahun republik ini dan 17 tahun era reformasi, persatuan yang krusial tersebut terancam oleh kepentingan kelompok yang bersifat pragmatis.

Contoh tersebut terlihat dari perkembangan perpolitikan Indonesia dalam enam bulan terakhir. Pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu meninggalkan satu cacat di mana peserta pileg dan pilpres tidak menunjukkan sikap kesatria, tidak menunjukkan sikap siap menang siap kalah. Yang ada adalah apapun caranya harus menang. Sikap harus menang tersebut hanya demi kursi kekuasaan, yang kekuasaan itu diinginkan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok.

Puncaknya saat terbelahnya parlemen menjadi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Dalam hal ini, KMP berniat menguasai seluruh kursi pimpinan dan alat kelengkapan yang tersedia di Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Segala cara berupaya dilakukan termasuk mengubah perundang-undangan. Kondisi ini sempat membuat parlemen tidak bekerja selama beberapa bulan. Inilah wajah bangsa kita, di mana tanpa sadar elite-elitenya mempermainkan persatuan Indonesia. Tak hanya di parlemen, di partai politik yang sejatinya adalah institusi politik milik publik, beberapa orang yang berhasrat memenuhi kepentingan kelompoknya, berusaha membajak institusi tersebut demi mencapai tujuannya.

Syamsuddin Haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengistilahkan partai berkembang menjadi firma-firma pribadi dengan hak-hak istimewa yang melekat pada keluarga dan kroni para pemimpinnya. Contoh Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan saat ini yang terbelah menjadi dua kepengurusan.

Beruntungnya perpecahan demi perpecahan yang terjadi masih di tingkat elite, atau setidaknya belum meluas sampai ke rakyat-rakyat di daerah secara luas. Ini disebabkan rakyat telah berkembang menjadi lebih cerdas dalam menyikapi perkembangan politik yang terjadi. Secara mayoritas rakyat Indonesia tidak mudah terprovokasi atau termakan oleh satu isu yang dilemparkan pihak-pihak tertentu.

Namun kondisi ini tak bisa didiamkan dan dibiarkan begitu saja. Perpecahan di tingkat elite sangat berpotensi merambah hingga ke masyarakat luas. Perpecahan di masyarakat luas akan menimbulkan gejolak yang taruhannya adalah persatuan bangsa. Maka sudah menjadi keharusan bagi orang-orang yang membawa kepentingan pribadi atau kelompoknya dalam menjalankan negara ini berhenti mengejar niatnya.

Ke depan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa akan semakin kompleks. Mulai dari kemiskinan, kesenjangan, kebodohan, atau kelaparan. Permasalahan tersebut hanya terselesaikan jika seluruh elemen bersama-sama menjadikannya kepentingan bersama yang posisinya di atas kepentingan-kepentingan lainnya.

Pelajaran berharga bisa didapatkan dari peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia bernomor penerbangan QZ8501, 28 Desember lalu. Berbagai elemen bekerja keras bersama-sama dan menyatukan visi demi kepentingan bersama, yaitu dalam upaya pencarian pesawat tersebut.

Tentara Nasional Indonesia, Badan SAR Nasional (Basarnas), Bea dan Cukai, Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengerahkan seluruh kemampuan.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam konferensi pers beberapa waktu lalu menegaskan seluruh komando pencarian dipimpin dan dipusatkan pada Basarnas. Ini untuk menghindari terjadinya kesalahan koordinasi. Hasilnya pencarian membuahkan hasil keesokan harinya. Sehingga internasional sempat memuji kesigapan dan upaya Indonesia dalam menangani masalah ini.

Tapi tentu kita tak mau hanya ketika bencana datang baru persatuan tumbuh, kita tidak mau gejolak rakyat Indonesia terjadi baru persatuan dianggap penting. Maka sudah saatnya seluruh rakyat, terutama elite politik merajut kembali persatuan Indonesia.

Penulis adalah Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU dan aktif sebagai Kepala Litbang di Pers Mahasiswa SUARA USU 2015.