Redaksi
Oleh: Muhammad Rifqy Ramadhan Lubis
Medan, wacana.org – Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) masyarakat adat yang pernah diwacanakan Presiden Joko Widodo pada 2014 silam. Hal ini dinyatakannya dalam gelaran Seminar Lokakarya (Semiloka) di Hotel Hermes Palace Medan, Rabu (26/02/2025).
Menurut Abdon, saat berdiskusi dengan AMAN pada masa kampanye 2014, Jokowi berjanji akan membentuk Satgas di tingkat kepresidenan. Guna memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebelum dijalankannya Proyek Strategi Nasional (PSN).
“Jokowi mengatakan ingin membangun PSN dengan dukungan AMAN. Saya bilang, masyarakat adat akan mendukung, tetapi lokasi PSN harus dipersiapkan secara matang agar tidak melanggar hak adat,” ujar Abdon.
Sayangnya, hingga akhir masa jabatannya janji tersebut tidak terwujudkan. Alih-alih menjadi solusi, berbagai PSN justru menjadi ladang konflik agraria, seperti yang terjadi di kawasan Danau Toba dan Food Estate di Humbang Hasundutan.
Abdon berharap, pembentukan Satgas dapat segera terealisasikan di bawah pemerintahan Prabowo. Agar proyek-proyek nasional tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat. Jika PSN melanggar hak adat, Satgas harus bisa menghentikannya sebelum terjadi konflik yang merambah besar. “Kalau sejak awal ada Satgas, konflik ini bisa dicegah. Sekarang, PSN malah menjadi beban bagi negara dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Tonggo Simangunsong, selaku fasilitator dalam diskusi tersebut juga menambahkan terkait pentingnya hukum, pengakuan, dan perlindungan masyarakat adat ke depannya. “Upaya-upaya dari stakeholder semoga dapat membuahkan kemajuan dan mempercepat apa yang telah diperjuangkan, terutama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masyarakat adat,” tuturnya.
