RedaksiOleh Sri Wahyuni Fatmawati P
BOPM WACANA – Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) membuat selebaran berisi tulisan yang mengkritisi Pemerintahan Mahasiswa (Pema) FH. Sastro Sibarani dan Junitin Nainggolan, mahasiswa FH 2009 yang menulis langsung selebaran membenarkan hal tersebut. Menurut Sastro ada beberapa hal yang membuat keadaan pema, baik pema sekawasan maupun Pema USU, tidak berjalan dengan baik. “Karena itulah kami buat selebaran ini,” sahutnya Senin (22/4).
Menurut Junitin mereka menulis selebaran ini dengan maksud memberitahukan kepada mahasiswa seperti apa bentuk pema itu sendiri. Selain itu, tulisan ini juga mereka buat dalam rangka menyuarakan pemikiran mereka.
Junitin menambahkan ada empat poin utama yang mereka jabarkan dalam tulisan mereka. Keempatnya adalah adanya perubahan terhadap kekuasaan untuk program kerja, perlu dibuatnya suatu mekanisme pertanggungjawaban hukum, perlu dibentuk suatu Mahkamah Mahasiswa dan perlu dibuatnya suatu mekanisme pemaksimalan pers mahasiswa (pada tataran infrastruktur politik internal mahasiswa) untuk ikut serta menjalankan kehidupan politik internal mahasiswa.
Menanggapi hal itu, Gubernur pema FH Muhammad Akbar Siregar mengaku hal ini sebagai motivasi untuk kepengurusan pema FH khususnya. Namun, menurutnya para penulis selebaran hanya memaparkan berdasarkan landasan hukum, bukan Tata Laksana Ormawa (TLO). Apalagi menurutnya kritikan mengenai pembentukan Mahkamah Mahasiswa harusnya diwacanakan kepada Pema USU. “Itu kan bukan haknya pema se-kawasan mengadakan itu,” sambungnya.
Lebih lanjut Akbar juga mengatakan pihak Pema FH akan mengadakan forum antar koalisi, dan akan membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini.
Senada dengan Akbar, Sastro juga mengatakan mahasiswa akan segera melakukan komunikasi mengenai hal ini kepada pihak Pema FH. Karena menurutnya mereka ingin menyuarakan suara mereka dalam konteks yang lebih kecil dulu, yakni di fakultas. “Baru nanti ke Pema USU,” sahutnya.
