RedaksiOleh: Vanisof Kristin Manalu
BOPM WACANA | Kritisi kebijakan tentang bela negara, Front Mahasiswa Nasional (FMN) adakan demo di depan Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Demo ini diadakan oleh seluruh FMN di Indonesia mengingat kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini tentang bela negara, sekaligus memperingati genap satu tahun kinerja presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Pasko Damanik, Ketua FMN Ranting USU 2015 , Senin (19/10).
Menurut Pasko, kebijakan bela negara yang dikeluarkan oleh presiden kurang cocok dengan kondisi masyarakat saat ini. Ditambah lagi dengan biaya pendidikan yang semakin meningkat. Seperti mahasiswa yang lulus sistem jalur mandiri di universitas negeri, biaya kuliahnya jauh lebih mahal dibanding jalur reguler. Pasko katakan lebih baik biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan kebijakan bela negara dialihkan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Kata Pasko banyak hal yang dapat dilakukan untuk membangun rasa cinta terhadap tanah air. “Ya, dengan meningkatkan sistem pendidikan,” ujarnya. Ia katakan untuk urusan bela negara sudah ada yang lebih pantas melakukannya seperti tentara. Pun, keturutsertaan mahasiswa direalisasikan dalam dunia yang berbeda yaitu pendidikan.
Menanggapi hal ini, Faskah Siagian, Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2014 kurang setuju. Menurutnya, bela negara adalah salah satu apresiasi pemerintah untuk membuat suatu negara lebih tangguh. Faskah katakan untuk membela negara harus ada wujudnya tak boleh abstrak atau hanya dengan kata-kata. Seperti negara Korea yang menerapkan kebijakan wajib militer. “Kita tak tau kalau besok ada perang,” jelasnya.
Pasko berharap lewat demo ini mahasiswa dapat memilah kebijakan dan mengambil sikap mengenai kebijakan ini. Tidak bersikap apatis dan hanya menerima kebijakan saja tetapi harus bisa bertindak dan mengambil sikap sebagai mahasiswa yang kritis.
