RedaksiOleh Debora Blandina Sinambela
BOPM WACANA | Front Peduli USU (FPU) kembali mengadakan aksi untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan uang kuliah tunggal (UKT). Penerapan dua aturan ini dalam waktu berdekatan dinilai memberatkan mahasiswa khususnya mahasiswa USU yang sebagian besar berasal dari daerah. “Kenaikan Harga BBM memicu kenaikan kebutuhan pokok, uang kos, ongkos. Belum lagi UKT akan jadi beban buat mahasiswa. Kasihan orang tua di kampung,” ujar pimpinan aksi Immanuel Silaban dalam aksi di Simpang Kampus USU, antara Jalan Jamin Ginting dan Jalan Dr Mansyur, Senin (17/6).
Tak hanya bagi mahasiswa, menurut Immanuel masyarakat ekonomi lemah akan semakin kesulitan. Seharusnya subsidi bagi masyarakat ekonomi lemah harus disediakan oleh pemerintah. “Alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena tidak tepat sasaran bukan tindakan yang tepat. Harusnya pengawasannya yang perlu, bukan menaikkannya”, ujar Immanuel.
Selain itu masih menurut Immanuel kenaikan BBM sebenarnya bisa dihindari dengan cara menasionalisasikan aset-aset milik pemerintah seperti sumur Minyak dan Gas. Penguasaan aset pemerintah oleh asing seperti Amerika Serikat yang menguasasi 92 persen menyebabkan pemrintah tak bisa berbuat banyak dan bergantung pada asing. “Kalau pemerintah menasionalisasikan, harga BBM bahkan bisa turun”, kata Immanuel.
Aksi ini diikuti sekitar 50-an mahasiswa dari berbagai kampus dan fakultas yang tergabung dalam FPU seperti Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, fakultas Pertanian (FISIP), Politeknik Negeri Medan (POLMED), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan perkumpulan diskusi mahasiswa. Dalam Aksinya mereka membakar ban serta foto SBY-Boediono dan Obama.
