Redaksi
Oleh: Jennifer Smith L. Tobing
Medan, wacana.org – Usai menggelar konsolidasi aksi buruh, sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU), didatangi Kepala Unit (Kanit) Intel Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru, Iptu Heron Purba, Rabu (23/04/2025).
Aparat tersebut muncul sehari setelah diskusi dan konsolidasi “Menyuarakan Revolusi Kesejahteraan dan Perlindungan Buruh dari Kekerasan Struktural”, yang dilaksanakan pada 22 April 2025. Agenda ini merupakan bagian dari Selasa Diskusi (SADIS) oleh Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatera Utara (Sumut).
Komisaris GMNI FH USU, Gray Sembiring, menyampaikan bahwa kedatangan Iptu Heron mengejutkan karena tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak menunjukkan surat tugas. “Dia datang sendiri, parkir di depan sekret. Kami kaget karena tidak mengenal beliau,” ungkapnya.
Gray mengatakan bahwa kehadiran aparat memperkuat dugaan pemantauan saat diskusi digelar. “Mobil yang digunakan polisi hari ini adalah mobil yang sama yang kemarin beberapa kali melintas di depan sekretariat. Mobil itu juga sempat berhenti dan mengambil foto,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, aparat tersebut terlihat duduk di warung kopi samping sekretariat selama diskusi berlangsung. Menurutnya, kehadiran aparat tanpa kejelasan legalitas memicu kekhawatiran di internal organisasi. Ditambah dengan Iptu Heron yang meninggalkan penjelasan tak pasti akan tujuan kedatangannya.
Saat ditanyakan, ia mengaku hanya ingin berkoordinasi dengan mahasiswa GMNI FH USU dan monitoring keamanan. “Tidak ada mekanisme hukum yang bisa kami pakai secara langsung, tapi kami sadar ini bentuk ancaman. Kami akan tetap melanjutkan perjuangan, tapi kini kami menaikkan status waspada di sekretariat,” jelas Gray.
Konfirmasi soal pemantauan kegiatan juga datang dari Staf Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, Ady Kemit, yang turut hadir dalam forum tersebut. Menurut Ady, pengakuan aparat polisi yang datang membuktikan bahwa aktivitas diskusi memang diawasi. Selain itu, ada dugaan intel lain yang menyamar sebagai peserta diskusi.
Ady menilai tindakan aparat tersebut tak hanya mengancam hak berkumpul, tapi juga menyempitkan ruang kebebasan demokrasi. Ia menyebutkan bahwa kehadiran aparat sebagai ‘tanda bahaya’ yang perlu dimitigasi. “Ada upaya mengintai setiap kegiatan organisasi. Ini bisa menjadi ancaman bagi keberanian bersuara, berhimpun, dan melakukan gerakan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Dirinya juga menyatakan, KontraS siap mencatat, memantau, dan memberikan pendampingan jika ke depannya terjadi ancaman atau kekerasan oleh aparat terhadap mahasiswa. “Kami menempatkan diri untuk memperjuangkan hak sipil,” tegas Ady.
