RedaksiOleh: Redaksi
Maret lalu boleh jadi bulan untuk mahasiswa Indonesia di tahun ini. Unjuk rasa ribuan mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Mahasiswa turun ke jalan mewakili suara rakyat untuk menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada rakyat. Tulisan ini tak akan mengupas tepat atau tidak tentang kenaikan harga BBM.
Mahasiswa jadi garda depan menolak kenaikan harga BBM. Upaya mahasiswa selama sepekan berunjuk rasa terbayar. DPR akhirnya membatalkan keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM pada 1 April lalu. Meskipun hasil rapat paripurna tersebut tidak tegas menolak kenaikan harga BBM, setidaknya mahasiswa berhasil menjadi agen kontrol pemerintahan.
Pergerakan mahasiswa se-Indonesia menolak kenaikan harga BBM membuat pemerintah kebakaran jenggot. Pemerintah melakukan berbagai cara meredam unjuk rasa mahasiswa. Mulai dari cara konservatif seperti pengerahan TNI dan polisi untuk mengamankan unjuk rasa mahasiswa. Mereka tak segan-segan penembakan peluru karet oleh polisi terhadap massa unjuk rasa terjadi.
Cara halus pun dipakai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pun coba meredam. Dia memanggil rektor-rektor untuk meredam pergerakan mahasiswa untuk unjuk rasa kenaikan harga BBM. Nuh juga mengimingi akan menambah jumlah bea siswa jika harga BBM jadi dinaikan. Ini adalah cara halus pemerintah untuk menekan kalangan akademis.
Unjuk rasa mahasiswa di setiap daerah menjadi santapan media seluruh nasional. Beritanya beragam. Tapi yang paling banyak adalah pemberitaan bentroknya mahasiswa dengan aparat. Ada juga berita mengenai pemblokadean alat-alat transportasi umum. Tak pelak, media yang punya peran membentuk opini masyarakat, membuat unjuk rasa mahasiswa seperti ambekan bocah.
Bukan tanpa alasan mahasiswa bertindak vandalis tadi. DPR yang berperan sebagai wadah suara rakyat ternyata mandul. Aksi damai yang terlebih dahulu dilakukan tidak membuka telinga mereka. Para partai politik yang bercokol di DPR sibuk mempertahankan kedudukannya. Bisa kita lihat saat rapat paripurna pada Jumat (30/3) berlangsung. Wajar mahasiswa gerah dengan situasi seperti ini.
Mahasiswa berada dalam paradoks. Ketika mahasiswa berunjuk rasa mengatasnamakan suara rakyat, justru dapat tanggapan sinis dari masyarakat. Unjuk rasa mahasiswa dinilai hanya bikin jalan macet, dan cuma buat kerusakan.
Mahasiswa sebagai masyarakat intelektual punya tanggung jawab sosial di sini. Ketika DPR tak bisa diharapkan mahasiswa lah yang punya peran. Namun perusakan fasilitas, pemblokadean jalan dan unjuk rasa bukan cara mati untuk melakukakan perubahan.
Sebagai masyarakat terdidik mahasiswa dapat melakukan kontribusi dengan cara-cara elegan dalam perubahan negara yang lebih baik. Sudah saatnya dengan berkarya mahasiswa menyumbangkan keintelektualannya demi mengabdi pada tanah air.
Meskipun tak bisa dipungkiri dengan bergerak turun ke jalan adalah tugas mahasiswa untuk menyampaikan suara murni rakyatnya. Bukan untuk sekadar romantisme, tetapi mahasiswa telah membuktikannya seperti di tahun 1998 dan 1966. Dengan bergerak ke jalan mahasiswa mampu menggulingkan pemerintahan yang karut-marut.
BOPM Wacana
