RedaksiOleh: Febri Rahmania
BOPM WACANA | Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prof Laode Masihu Kamaluddin menyatakan bahwa konsep pengawasan maritim Indonesia mesti diperkuat. Sebab banyak ancaman yang dapat merusak kedaulatan maritim Indonesia. Hal ini disampaikan dalam diskusi panel Forum Rektor Indonesia (FRI) bertajuk “Menegakkan Kedaulatan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim yang Bermartabat” di Auditorium USU, Sabtu (24/1).
Prof Laode bilang, ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan kemaritiman Indonesia seperti pencemaran laut, penyelundupan, dan perampokan laut. “Dari 118 kasus perompakan (perampokan laut—red), 67 persen terjadi di Indonesia,” tuturnya. Ia mengungkapkan, 40 persen barang dunia dibawa kapal-kapal melewati Selat Melaka, inilah yang jadi sasaran para perompak.
Ia menjelaskan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsep sistem pengawasan kemaritiman. Yaitu keamanan dan perlindungan wilayah laut, serta perlindungan lingkungan laut.
Dalam hal keamanan dan perlindungan wilayah laut, perlu diterapkan teknologi yang tepat guna dan murah. Menurut Prof Laode, di sinilah peran universitas untuk berdayakan mahasiswa untuk berkreatifitas. Misalnya, merancang sistem radar sederhana untuk deteksi kapal. “Sistem radar sederhana saja, tak perlu doktor, sarjana pun bisa buat,” ujarnya. Ditambahkan Prof Laode, sistem keamanan dan perlindungan yang dibuat juga harus kuat.
Hal ini ditanggapi Mantan Kepala Staf Angkatan Laut RI Laksamana TNI Marsetio. Kata Marsetio, jumlah pulau Indonesia terus berkurang. Bukan saja masalah keamanan yang perlu ditingkatkan, namun juga pemahaman kita terhadap pembagian wilayah hukum kelautan. “Terutama hukum laut internasional,” ujarnya.
Prof Laode sepakat, menurutnya perlindungan lingkungan laut dari pencemaran sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat banyaknya jumlah kapal yang lewati perairan Indonesia setiap harinya. “Sudah berapa limbahnya?” tutupnya.
