BOPM Wacana

PPKM Darurat, Apa Kata Mahasiswa USU?

Dark Mode | Moda Gelap

Awal Juli silam, pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers virtual pada Kamis (1/7/2021). Melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 pada satu bulan terakhir ini mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan ini. Tercatat antara tanggal 1-30 Juni,  kasus Covid-19 di Indonesia meningkat  dari 4.824 kasus ke angka 21.807 kasus.

PPKM  Darurat  diterapkan di Jawa, Bali dan sebagian wilayah lainnya, termasuk Medan. Namun, pada proses penerapannya, PPKM Darurat  menuai banyak kecaman karena aksi penertiban yang dinilai berlebihan. Mulai dari penyiraman dengan air pemadam kebakaran, pembubaran paksa  dan penutupan usaha secara paksa. Ditambah  dengan keadaan ekonomi rakyat saat ini sedang terpuruk. Tidak heran jika selama penerapan PPKM Darurat banyak masyarakat yang protes karena terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi mereka.

Namun, di sisi lain Presiden Jokowi menilai PPKM Darurat berhasil. “Terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan,” ujarnya.

Nah, tentu sudah mulai terasa bagaimana dampak positif maupun negatifnya dari kebijakan ini. Di balik itu, apa kata mahasiswa USU mengenai PPKM Darurat ini, apakah mereka setuju dengan dengan kebijakan ini, atau malah sebaliknya? Adakah solusi cerdas dari mereka? Mari kita simak beberapa tanggapan mahasiswa USU tentang PPKM Darurat.

Devi Permatasari – Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2020

Saya sendiri setuju dengan diberlakukannya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hal ini dikarenakan PPKM sendiri dapat menekan angka penyebaran virus Covid-19. Namun, dibalik tujuan yang baik ini harus tetap diperhatikan proses pelaksanaannya. Pemerintah harus tegas dalam peraturan yang dibuat dan harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran.

Bagi masyarakat, PPKM mungkin adalah hal yang berat terutama masyarakat yang membuka usaha dan mendapat gaji harian. Mereka harus tetap bekerja di tengah pandemi dan peraturan tentang PPKM yang berlaku. Namun, hal ini harus dilakukan karena jika PPKM tidak dilakukan akan menyebabkan penyebaran virus Covid-19 yang tidak terkendali.

Untuk masyarakat yang harus tetap bekerja diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku. Untuk teman teman yang tidak memiliki kepentingan keluar, tetap di rumah saja. Mari kita jaga diri kita dan sesama agar kasus penyebaran Covid-19 tidak semakin banyak.

 Ahmad Ihsan – Fakultas Teknik 2019

Mohon maaf, saya tidak setuju dengan kebijakan PPKM ini. Pemerintah tidak memperhatikan segi ekonomi masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah, yang artinya akan menimbulkan meningkatnya/bertambahnya masalah selain masalah pandemi Covid-19 ini. Kegiatan PPKM ini juga belum tentu berhasil. Jangka waktu kegiatan ini juga belum tahu kapan berakhirnya, yang membuat keuangan masyarakat dengan  ekonomi kelas menengah ke bawah menjadi tidak balance antara pemasukan dan pengeluaran.

Saran saya solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah PPKM Darurat ini bisa dilakukan tapi tanpa melakukan penggusuran pedagang secara “bar bar” yang sudah mengikuti protokol kesehatan. Usaha pemerintah  sebelumnya juga sudah benar yakni memastikan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin yang aman agar masyarakat tidak takut untuk divaksin, mengikuti protokol kesehatan, jangan diberi kesempatan wisatawan asing masuk ke Indonesia dengan mudah. Satu hal lagi saran saya untuk pemerintah agar tidak diberitakan lagi kasus angka Covid-19  dan pemberitaan mengenai pemakaman untuk jenazah Covid-19, dimana paradigma ini yang membuat resah dan takut masyarakat yang juga dapat menurunkan imunitas masyarakat yang menyebabkan mudahnya virus masuk ke tubuh.

Liliana Girsang –  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2020

Saya pribadi di satu sisi setuju dengan kebijakan PPKM karena dengan begitu kita jadi berinteraksi dengan sedikit orang dan dapat mengurangi angka COVID-19. Namun di sisi lain saya tidak setuju karena dengan adanya PPKM ini sebagian masyrakat mengalami kesulitan mata pencaharian.

Menurut saya untuk solusi menangani kasus ini jika pemerintah memang mengadakan kebijakan PPKM ini maka pemerintah juga membantu masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah atau masyarakat yang kesulitan dalam mata pencaharian, jangan hanya mengadakan kebijakan PPKM ini tanpa melihat bahwa ada masyarakat yang mengalami kesulitan mata pencaharian.

Abdul Rahman Hakim – Fakultas Kehutanan 2020

Dari pandanganku sendiri aku tidak setuju dengan kebijakan PPKM ini, karena kita lihat saja prosesnya lebih banyak kekurangannya daripada dampak positifnya. Ekonomi masyarakat semakin turun dan menyebabkan rakyat kelaparan serta tingkat kriminalitas semakin tinggi.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat kontroversial, tujuan pemerintah untuk menghindari kerumunan malah dapat menambah kerumunan dengan ditutupnya jalan-jalan utama tetapi jalan alternatif lainnya sangat ramai. Menurut saya solusi yang paling tepat adalah PPKM dibatalkan cukup dengan membiarkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonominya tetapi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Pun juga tidak perlu menutup jalan-jalan di tengah kota, cukup dengan menutup perbatasan saja terutama zona yang rentan.

Ananda Ayya Shofia – Fakultas Hukum 2019

Menurut aku, PPKM yang diterapkan di Jawa – Bali itu kebijakan yang udah tepat buat diterapkan di masyarakat. Tapi masih ada beberapa hal yang akan menimbukan masalah,  misalnya tidak semua masyarakat punya privilege buat stay di rumah seperti ojek online dan  tambal ban.

Saya pribadi setuju, namun  dengan syarat  masyarakat tetap boleh mencari nafkah dengan peraturan yang dikawal ketat. Karena apabila PPKM tetap diberlakukan mutlak tanpa syarat, ekonomi Indonesia akan hancur dan mengakibatkan krisis moneter, sedangkan pemerintah gak bisa menutupi kebutuhan rakyatnya. Solusi yang tepat menurut aku, seperti yang udah dikemukakan, yaitu menetapkan PPKM bersyarat tidak mutlak demi mencegah krisis ekonomi pada masyarakat Indonesia.

Rayyana Dario Silva – Fakultas Ilmu Budaya 2020

Maaf, saya tidak setuju dengan kebijakan PPKM. Karena tidak semua orang bisa membatasi diri mereka untuk tetap berada di rumah masing-masing. Banyak masyarakat kita yang kurang beruntung yang memang harus keluar rumah untuk mencari rezeki supaya bisa bertahan hidup. Walaupun bantuan pemerintah diberikan silih berganti, rasanya kurang cukup.

Saya tau bahwa pandemi Covid-19 masih ada menghantui kita. Oleh karena itu, saya cuma berikan solusi untuk sebisa mungkin tetap menerapkan protokol  kesehatan dan menyukseskan vaksinasi Covid-19. Namun yang tak kalah penting, untuk pemerintah segera terapkan new normal di Indonesia.

Akbarken Purba –  Fakultas Psikologi 2020

Secara pribadi, saya setuju dengan kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan PPKM ini. Tentu dengan diberlakukannya kebijakan ini, nantinya bisa mengurangi ataupun memutus rantai penularan Covid 19. Apalagi sedang hangat-hangatnya muncul varian baru Covid-19 yang menurut para peneliti penularannya lebih cepat dibandingkan versi yang dulu. Dan tentu dengan PPKM ini nantinya bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan kita dan kesehatan masyarakat juga.

Dengan diberlakukannya PPKM darurat ini, para tenaga kesehatan serta pihak-pihak yang berkecimpung di garda depan Covid-19 ini lebih bisa mengatur ataupun bekerja sebaik mungkin sehingga tujuan-tujuan baik yang diharapkan insyaAllah bisa diselesaikan dengan efisien, tanggap, dan cepat.

Komentar Facebook Anda
Angga Pratama

Angga Pratama

Penulis adalah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan FEB USU Stambuk 2020. Saat ini Angga menjabat sebagai Staf Pengembangan Sumber Daya Manusia BOPM Wacana.