Pariwisata NTB Tak Sekadar Halal

Oleh: Yulien Lovenny Ester Gultom

Meningkatkan pariwisata daerah bukan kerja satu komponen dan hanya dengan satu cara tapi butuh kerja keras dan andil dari semua pihak. Satu lebih baik dari satu-satu, bukan?

Perhelatan Hari Pers Nasional (HPN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya di Pantai Kuta, Lombok Tengah pada 9 Februari nanti seharusnya tak hanya terpaku pada keinginan untuk melakukan sertifikasi halal, sebagai salah satu cara untuk menjadikan NTB sebagai lokasi pariwisata.

Sertifikasi halal merupakan pencantuman label halal dalam setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika sesuai dengan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti produk tidak mengandung deoxyribonucleic acid (DNA) babi dan bahan lain yang diharamkan seperti organ tubuh manusia, darah, dan kotoran. Selain itu, bahan yang berasal dari hewan harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Terakhir, tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi yang digunakan tak boleh digunakan untuk daging babi, jika pernah harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.

Untuk proses yang cukup rumit ini, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan siap bekerja sama dengan MUI NTB dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) untuk memfasilitasi dan menangani proses sertifikasi ini secara gratis dan cepat sesuai dengan prosedur. Hal ini berlaku pada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta pelaku pariwisata NTB. (dilansir dari www.haripersnasional.com)

Jika komponen ini berkerja sama, perhelatan HPN agaknya menjadi batu loncatan untuk meningkatkan pariwisata NTB secara signifikan. Lihat saja target pemerintah pada tahun 2019, harus ada kunjungan wisatawan sebanyak 20 juta orang selama empat tahun ke depan dan dalam jangka waktu yang sama devisa ditargetkan meningkat sebesar US$10 miliar. Butuh kerja keras dan perjuangan untuk mewujudkannya.

Baru-baru ini, Pemerintah NTB berkerja sama dengan salah satu perseroan terbatas untuk membangun taman budaya dan pariwisata bahari bertaraf internasional yang ramah lingkungan. Ini akan dibangun di kawasan resor Mandalika Lombok Tengah dengan luas 15,3 hektar. Prosesnya akan memakan waktu dua tahun.

Tak sampai di situ, convention center bertaraf internasional serta penginapan eksklusif berjumlah 30 vila dengan total biaya pada tahap awal sebesar Rp 130 miliar hingga triliunan rupiah akan dibangun.

Namun, proses serius yang dilakukan pemerintah harusnya juga berkaca pada kondisi masyarakat saat ini. Pada 15 September 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Indonesia hingga bulan Maret 2015. Miris, angka kemiskinan di NTB bertambah jumlahnya. Jika pada September 2014 berjumlah 816.621 orang, pada Maret 2015 meningkat menjadi 823.890 orang. Ada penambahan 7.269 penduduk miskin di NTB dan ini menjadikan NTB ada pada urutan ke-28 dari 34 provinsi di Indonesia. Angka yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Tujuan untuk menjadikan NTB sebagai tempat wisata halal harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang tempat wisata. Tak mungkin kualitas pariwisata berjalan baik jika lampu jalan bahkan akses untuk mencapai tempat wisata buruk. Banyak tempat wisata yang tidak terjangkau karena memang tak ada jalan. Kalau pun ada, pasti tak layak kondisinya. Dampaknya, turis enggan untuk melancong.

Masyarakat berdaya guna bisa jadi solusi. Masyarakat dapat diberdayakan sebagai pemandu wisata. Memandu yang dimaksudkan di sini tak sekadar menunjukkan tempat wisata, tapi juga menonjolkan kearifan lokal di tempat wisata. Ini pasti menarik minat turis mancanegara. Sedangkan untuk lokasi penginapan yang belum tersedia, rumah warga bisa menjadi alternatif yang berpeluang menghasilkan pemasukan, masyarakat pun akan lebih memerhatikan lingkungan sekitar, menjadikan rumah mereka menjadi rumah sehat bebas dari gangguan penyakit.

Dengan kondisi masyarakat sehat, produktivitas akan meningkat dan kemiskinan dapat diberantas. Selain itu, masyarakat juga dididik untuk mampu mengelola sumber daya dan terus berkelanjutan seperti pengelolaan hutan mangrove dan pariwisata bawah laut. Terumbu karang yang sehat dan hutan mangrove yang lebat akan menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi.

Sebenarnya, usaha untuk melakukan pemberdayaan sudah mulai dilirik oleh pemerintah sejak 2013 silam. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi (BPMPD) di NTB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 membuat program meliputi Penguatan dan pengembangan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, Penguatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa / Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes/LKM), dan Peningkatan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Swadaya Lanjut Melalui Pendataan Profil Desa dan Kelurahan.

Namun, nyatanya program yang sudah berlangsung dua tahun ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Jika masyarakat berdaya maka angka kemiskinan harusnya mengalami penurunan dan bukan peningkatan.

Balik kepada tujuan menjadikan NTB sebagai lokasi wisata bersifat nasional, semua komponen harus berjalan serentak. Pembangunan sarana dan prasarana juga harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya sebab jika SDM berkualitas, pariwisata alam dapat dikelola dengan baik.

HPN tahun ini juga menjadi cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jurnalis dan media juga dapat menjadi cara ampuh untuk membantu proses ini dengan mengeksplorasi keindahan alam NTB dalam tulisan. Pemerintah, media, dan masyarakat adalah komponen ideal untuk menjadikan pariwisata maksimal. Target 20 juta pengunjung bukan sebatas angan.

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 2013 dan aktif menjadi Pemimpin Umum Pers Mahasiswa SUARA USU periode 2016.