Jangan Pilih Politisi Busuk

Oleh: Jhon Rivel Purba

Pemilu 2009 sudah di ambang pintu. Simbol-simbol partai politik dan foto para caleg sudah bertebaran menyambut pesta demokrasi ini. Tidak hanya tempat-tempat strategis khususnya di kota-kota, dihiasi dengan gambar caleg, tetapi di desa pun yang jalannya rusak parah, juga dihiasi gambar orang yang mau bertarung dalam pesta perebutan kursi tersebut. Gambar politisi ini semakin ramai sejak diputuskannya penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Biaya iklan politik dalam pencitraan diri ini tentunya mengeluarkan dana cukup besar. Selama tahun 2008, biaya iklan politik mencapai sekitar 2,208 triliun rupiah dan tahun 2009 ini diperkirakan akan lebih besar lagi.

Politisi yang melakukan pencitraan diri ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Politisi idealis, akademis, pragmatis, oportunis, artis, dan abu-abu. Tidak sedikit dari mereka adalah wakil rakyat hasil pemilu 2004, yang selama ini tidak menepati janji-janji sebelumnya. Lebih unik lagi, banyak politisi muda yang masih diragukan kualitasnya. Karena sejauh ini belum ada karya pengabdian yang dia berikan untuk rakyat. Terlepas dari latar belakang tersebut, pada umumnya mereka semua berjanji akan memperjuangkan rakyat, menciptakan perubahan, mengentaskan kemiskinan, membasmi korupsi, dan janji-janji manis lainnya. Janji tersebut dijadikan sebagai umpan untuk menangkap dukungan rakyat.

Ada dua hal menarik dari perang iklan politik ini. Pertama, orientasi dari iklan tersebut adalah kekuasaan. Sehingga segala cara digunakan untuk mempertahankan dan meraih kekuasaan melalui rekayasa dalam iklan. Setiap elite atau partai politik saling menonjolkan diri dan mencari kelemahan lawan politik. Misalnya Partai Demokrat membawa iklan penurunan BBM sebanyak tiga kali, Partai Golkar mengiklankan keberhasilan swasembada beras dan penyelesaian konflik di daerah-daerah, PDIP sebagai partai oposisi menawarkan sembako murah dan mengkritik kelemahan pemerintah, dan partai-partai baru seperti Hanura dan Gerindra yang membawakan iklan perubahan terutama mengatasi kemiskinan.

Kedua, rakyat bingung. Hal ini karena banyak partai politik dan tidak jelas pijakan partai, visi dan misi , pengurus  dan caleg yang diandalkan partai politik tersebut. Misalnya, hampir-hampir sulit membedakan antara PDIP dengan Golkar. Berbeda dengan negara Amerika Serikat, dimana Partai Republik dengan Partai Demokrat mempunyai perbedaan yang jelas.

Antara Panggilan Hidup dan Petualangan Politik

Jika politisi maju ke medan pertarungan politik berdasarkan kesadaran mendalam melihat persoalan bangsa, penderiaan rakyat, kemiskinan, pengangguran, dan kegelapan bangsanya, sehingga dia tergerak untuk memberikan titik terang, maka ketika duduk di kursi kekuasaan, dia tidak akan lupa akan janji-janjinya. Bahkan siap mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya sekalipun demi memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Dia tidak akan mabuk kekuasaan, korupsi dan tindakan sewenang-wenang lainnya.

Seorang politisi yang bertarung berdasarkan panggilan nurani, tidak akan menggunakan cara-cara kotor untuk meraih kekuasaan. Ketika pun dia tidak terpilih, dia tetap membumikan janji-janji tersebut melalui karya dan pengabdiannya demi kemanusiaan. Karena janji-janji tersebut sudah menyatu dalam tujuan hidupnya. Masalahnya sangat sulit menemukan caleg seperti ini. Harus dilihat dengan mata nurani.

Sementara politisi petualang politik melihat kursi kekuasaan sebagai mata pencaharian, bisnis mencari keuntungan, alat memeras, dan batu loncatan menuju bukit kekuasaan berikutnya. Politisi seperti inilah yang kerap kali menghalalkan segala cara untuk meraih, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Apa yang mau dicari politisi sehingga menghabiskan uang hingga miliaran rupiah demi satu kursi? Tentunya ketika dia terpilih, kesempatan lima tahun digunakan untuk mengembalikan uangnya dan menghisap uang rakyat. Memang tidak semua wakil rakyat yang seperti ini.

Gerakan Anti Politisi Busuk

Politisi busuk yang telah memberi aroma tak sedap di negeri ini sudah saatnya disingkirkan. Dibuang dengan tidak memilihnya menjadi wakil rakyat. Mereka tidak boleh dibiarkan berkembangbiak. Jika dibiarkan, maka timbul penyakit yang bisa meracuni generasi muda dan masa depan bangsa terancam.

Gerakan nasional anti politisi busuk sudah pernah menggema menjelang pemilu 2004. Gerakan yang dipelopori beberapa aktivis LSM dan intelektual pada 29 Desember 2003 ini menuai tanggapan keras, apalagi mereka yang merasa busuk. Setidaknya ada enam kriteria dalam menilai politisi busuk atau tidak. Kriterianya adalah politisi yang pernah terlibat praktek KKN, politisi yang terindikasi penjahat HAM, perusak lingkungan, kejahatan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, pemakai narkoba, dan penjudi.

Gerakan ini masih relevan hingga saat ini karena banyak politisi yang bertopeng dan karbitan. Rekam jejak dari caleg perlu diketahui masyarakat pemilih sehingga tahu politisi busuk atau tidak. Karbitan atau tidak.  Untuk itu, kecerdasan berpolitik rakyat merupakan tujuan dari gerakan ini. Semakin banyak pemilih rasional, maka ke depan semakin terbuka ruang bagi caleg yang mempunyai moralitas baik. Partai politik pun tidak sembarangan menentukan orang yang akan didukungnya. Sehingga partai politik lambat laun menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisai politik, pengkaderan, dan mengatasi konflik.

Dalam menumbuhkan kesadaran politik rakyat dan mendukung gerakan anti politisi busuk ini dibutuhkan strategi, kerja keras, dan keseriuasan. Untuk itu, peran LSM, akademisi, media, pemuda mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pihak yang mendukung gerakan ini harus segera menyelamatkan demokrasi Indonesia melalui langkah satrategis. Paling tidak, media harus menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan (politik) dan kontrol sosial dengan menjunjung tinggi kebenaran. Jangan terkontaminasi kepentingan politik dari politisi. Tanpa hal itu, politisi busuk akan tetap menjamur di republik ini.

*Mahasiswa  Ilmu Sejarah USU, Aktivis KDAS