Redaksi
Oleh: Derista Putri
USU, wacana.org – Ikatan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik (IMPRODIAP) bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar diskusi publik bertajuk “Audit Kinerja Implementasi Kebijakan Publik: Menelaah Hambatan dan Program yang Berdampak bagi Rakyat” di Aula FISIP USU, Kamis (4/12/2025).
Ketua Umum IMPRODIAP USU, Valentino Simamora, mengatakan bahwa forum ini bertujuan menumbuhkan kembali daya kritis mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah. Ia menilai masih minimnya minat mahasiswa dalam mengkaji kebijakan publik, membuat ruang diskusi seperti ini perlu diperbanyak.
“Kami ingin mendorong mahasiswa lebih tajam dalam membaca kebijakan yang dibuat pemerintah. Harapannya, forum ini berjalan baik dan mampu membuka ruang diskusi yang lebih serius,” ujar Valentino.
Wakil Ketua BEM USU, M. Thoibul Fattah, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya partisipasi aktif mahasiswa dalam forum ilmiah.“Ruang diskusi publik seperti ini diharapkan menjadi sarana bagi kita untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan di Sumatra Utara maupun nasional,” sebutnya.
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber dari bidang masing-masing, yaitu Ridha Dharmaijaya selaku tokoh publik, Sally Marisa Sihombing sebagai akademisi, serta Ranto Sibarani sebagai praktisi hukum.
Dalam pemaparannya, Sally menyoroti rendahnya budaya evaluasi kebijakan di tingkat daerah. “Audit kebijakan itu bukan penutup laporan, tetapi proses yang terus berjalan. Dari sini akan masuk ke evaluasi program, jadi sebuah program benar-benar tetap relevan bagi masyarakat,” paparnya.
Advertorial
