RedaksiOleh Febri Rahmania
BOPM WACANA — Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap tidak buat nasib buruh jadi lebih baik. Sebab kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah SBY dianggap tidak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Hal ini disampaikan Ahmad Syah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gabungan Serikat Buruh Independen (GBSI) Sumatera Utara (Sumut), Kamis (1/5) di Lapangan Merdeka.
Ahmad bilang kebijakan yang dimaksud misalnya pasal iuran wajib kesehatan dalam undang-undang sistem jaminan sosial nasional (SJSN)dan badan penyelenggara jaminan sosial. “Upah sudah rendah, harusnya biaya kesehatan gratis,” komentarnya. Ia menganggapundang-undang SJSN hanya akal-akalan pemerintah untuk menghimpun uang rakyat.
Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY yang tidak memihak buruh. seperti Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang pembatasan kenaikan upah. “Politik upah rendah, makin banyak buruh makin sedikit upahnya,” pungkas Ahmad.
Pun dirasakan Rahman Hasibuan, buruh outsourcing, yang juga ikuti aksi peringatan Hari Buruh Internasional. Ia bilang sejak sistemoutsourcing dilegalkan, sepuluh tahun pemerintahan SBY tak juga berusaha menghapuskannya. Padahal buruh menuntut dihapusnya sistem out sourcing setiap tahunnya.
Rahman mengatakan status kerjanya tak terjamin, sebab tidak ada perjanjian kontrak kerja dalam waktu tertentu. Sedangkan biaya pendidikan, kesehatan, hingga BBM yang terus naik benar-benar meresahkan Rahman. “Semua mahal, entah cemanalah model hidup sejahtera di Indonesia ini,” katanya.
GBSI tergabung dalam Front Peduli Rakyat (FPR) Sumut bersama Front Peduli USU dan Serikat Buruh Merdeka Indonesia. Aksi unjuk rasa mereka dimulai dari Lapangan Merdeka menuju Bundaran Sinar Indonesia Baru dan kembali lagi ke Lapangan Merdeka untuk bubarkan diri.
