Oleh: Adinda Zahra Noviyanti
BOPM WACANA – Mahasiswa harus dilibatkan dalam setiap pembangunan maupun kebijakan yang dibuat oleh universitas. Hal tersebut disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Asima Yanti, Jumat (9/3).
Asima menjelaskan keterlibatan mahasiswa bertujuan mengukur tingkat kepentingan suatu kebijakan. Jika mahasiswa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pembuatan kebijakan legalitas kebijakan untuk diterapkan sanksi akan lebih kuat. Menurutnya mahasiswa harus ditempatkan sebagai subjek bukannya sekadar objek pembangunan. “Ini berlaku bagi pembangunan fisik maupun sosialnya,” ucap Asima.
Asima menegaskan pembangunan maupun kebijakan di USU harus etis juga sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat dan berkeadilan. Ia menambahkan universitas harus menanamkan rasa kepemilikan mahasiswa terhadap satu kebijakan yang dibuat. Sehingga pembangunan maupun kebijakan berjalan searah antara universitas dan mahasiswa.
Asima menambahkan universitas juga harus melibatkan ahli dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan agar pembangunan yang dibuat dapat mencapai tujuan utamanya yaitu pengembangan manusia. “Jadi tidak hanya universitas saja yang adil,” tegasnya.
Menanggapi hal ini Mahasiswa Fakultas Hukum 2015 Palentyno Yoanda Silitonga mengatakan saat ini mahasiswa masih ditempatkan sebagai objek. Menurutnya banyak kebijakan yang dibuat oleh universitas ditolak karena tidak melibatkan mahasiswa. Ia berharap mahasiswa mulai dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dengan cara penyediaan kotak saran atau memasukkan mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat. “Mahasiswa juga harus lebih peduli dengan kampus,” harapnya.