Redaksi
Oleh: Nadiah Azri Br Simbolon
BOPM WACANA – Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat-Sihar PH. Sitorus mengemukakan visi misi dan program terkait tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi dalam debat yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Santika Dyandra Convention Centre, Sabtu (5/5).
Djarot menjelaskan program yang akan dibuat yaitu perubahan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan bebas korupsi melalui penggunaan teknologi dan informasi yang mudah diakses oleh publik, meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberikan indikator kinerja, serta menggunakan sistem elektronik mulai dari proses musrenbang hingga pengadaan barang dan jasa.
“Ini semua diperlukan untuk perubahan mindset dari birokrasi pemerintah yang bisa melayani guna mewujudkan provinsi Sumut yang bersih dan hebat,” jelas Djarot.
Djarot juga menyampaikan untuk mengatasi pungutan liar serta jual beli jabatan yakni dengan mengubah mindset dari ASN dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui sistem elektronik. Ia akan membuat suatu ruangan untuk pengaduan cepat atas berbagai macam keluhan yang ditimbulkan pelayanan pemerintahan Sumut.
Djarot juga mengajak masyarakat untuk membentuk sikap dan perilaku serta bekerja keras dalam menjadikan Sumut sebagai provinsi yang mudah dan transparan. “Akar korupsi harus dipotong agar dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) bisa digunakan untuk melayani kesejahteraan seluruh warga Sumut,” tutupnya.
Menanggapi hal ini Guru Besar Ekologi Manusia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU Prof R. Hamdani Harahap mengatakan jawaban yang dilontarkan oleh Djarot dan Sihar yang berkaitan dengan korupsi masih normatif. Ia berharap untuk debat selanjutnya agar langkah dan program yang disampaikan lebih konkret. “Anak-anak SMA dan SMP bisa memahami yang disampaikan oleh mereka bukannya bersifat normatif,” pungkasnya.
