
Oleh: Dinar Fazira Fitri
USU, wacana.org – Salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) sebelumnya terlihat menghadiri forum “Panggung Demokrasi” bersama Pemerintah Daerah dan Kepolisian Sumatera Utara pada 10 November 2026. Menanggapi kabar yang beredar, BEM USU lewat pernyataan sikap pada Senin (16/11/2026), menyebut bahwa kehadiran individu tersebut bukan merupakan sikap, keputusan, maupun mandat BEM USU.
“Secara administratif dan prosedural, BEM USU tidak pernah menerima undangan resmi, tidak menerbitkan surat tugas, serta tidak terikat dengan hasil maupun deklarasi apa pun dari forum tersebut,” tulis dalam unggahan cerita akun Instagram @bem.usu tersebut.
Dalam wawancara terpisah, Ketua BEM USU, Angga Al Maaris Harahap, saat dijumpai pada Kamis (19/11/2026), mengonfirmasi bahwa pihak yang bersangkutan saat ini tengah menjalani proses evaluasi dan penindakan disiplin internal sesuai konstitusi organisasi.
“Ini sudah kita bahas di konsolidasi dan sudah terselesaikan dengan baik. Memang tidak ada koordinasi kemarin sehingga hasilnya sanksi diberikan dalam bentuk surat peringatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, segala bentuk aktivitas yang mengatasnamakan institusi tanpa melalui mekanisme koordinasi dan persetujuan resmi organisasi dinyatakan tidak sah. “Saya pastikan di sini tidak ada penjual gerakan. Tidak ada narasi-narasi miring seperti yang dinarasikan oleh akun-akun yang saat ini marak di lingkungan USU,” tegas Angga.
Angga turut memastikan aksi terhadap rektorat, murni dari kesepakatan bersama mahasiswa dan tidak didasarkan atas keputusan BEM USU. “Kami hanya menjadi jembatan untuk memberi wadah-wadah itu kepada mahasiswa USU. Pernyataan sikap ini perlu disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang dan menjaga marwah perjuangan mahasiswa,” tutupnya.



