
Oleh: Deasy Glorya br Situmorang
USU, wacana.org – Sejumlah mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menyuarakan sembilan tuntutan dengan tajuk “Seruan Aksi: Tolak Kapitalisasi di Universitas Sumatera Utara” di Biro Rektorat USU, Kamis (19/11/2026).
Salah satu perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU, Wilson, menyoroti pelarangan aktivitas berjualan. “Kami sudah mencoba jalur-jalur humanis, kawan-kawan. Kita bisa berdiskusi. Tapi apa jawabannya? Tidak dijawab sama sekali,” ujar Wilson.
Wilson juga mengungkapkan mengenai pembatasan waktu kegiatan mahasiswa di ruangan terbuka. Menurutnya, kegiatan mahasiswa seperti berdiskusi dan berkumpul merupakan bagian dari aktivitas yang turut membangun kehidupan akademik dan organisasi.
Setelah menunggu beberapa waktu, Rektor USU, Muryanto Amin, membaca isi tuntutan yang terdiri atas; (1) Mendesak penetapan golongan UKT yang adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa, (2) Menuntut penyaluran beasiswa yang transparan dan tepat sasaran bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
Kemudian, (3) Menuntut pihak kampus memberikan ruang dan dukungan terhadap aktivitas berjualan mahasiswa di lingkungan kampus serta menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan, (4) Menuntut penghapusan pembatasan jam operasional kegiatan mahasiswa serta menjamin kebebasan mahasiswa dalam menggunakan ruang kampus untuk berdiskusi, berkegiatan, dan mengembangkan potensi organisasi.
Lalu, (5) Menuntut kehadiran kembali Kantin Rakyat di setiap fakultas sebagai ruang pemenuhan kebutuhan konsumsi mahasiswa yang layak, murah, dan terjangkau di lingkungan kampus, (6) Menuntut pelayanan birokrasi yang mudah, cepat, transparan, serta akses fasilitas kampus yang tidak mempersulit mahasiswa,
Serta, (7) Mendesak perbaikan sarana dan prasarana kampus yang tidak layak demi menunjang kenyamanan kegiatan akademik, (8) Menuntut pihak kampus menyediakan dukungan pendanaan yang layak, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan riil organisasi mahasiswa (ORMAWA) dalam menjalankan program kerja dan kegiatan kemahasiswaan, (9) Menuntut adanya kursi perwakilan resmi mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat (MWA) sebagai bentuk keterlibatan dalam pengambilan kebijakan universitas.
Muryanto menyampaikan bahwa penggunaan ruang terbuka di lingkungan kampus perlu diatur karena masih ditemukan fasilitas yang ditinggalkan dalam keadaan kotor setelah digunakan. “Itu kan enggak bagus, walaupun ada yang bersihkan. Sama-sama lah kita saling menghargai,” lanjutnya.
Ia juga menyatakan bahwa ruang terbuka akan disertai mekanisme pelaporan agar aktivitas mahasiswa dapat dipantau. “Pihak universitas akan menyusun standar operasional prosedur terkait penggunaan ruang terbuka,” tutur Muryanto.



