Redaksi
Oleh: Muhammad Rifqy Ramadhan Lubis
Medan, wacana.org – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sumatra Utara (Sumut) menggelar festival peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional 2025. Pelaksanaan yang mengusung “Situasi Kelam HAM: Merekam Ingatan, Merawat Gerakan, Menuntut Keadilan Untuk Kemanusiaan” ini berlangsung di Seruang Kitchen & Beverage, Rabu (10/12/2025).
Perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, Alfhandi Hargana, mengungkap bahwa kegiatan ini adalah hasil inisiasi dan kerja kolektif dari organisasi masyarakat sipil. “Seluruh lembaga yang terlibat berkontribusi dalam penyusunan agenda, pembagian tugas panitia, hingga pelaksanaan kegiatan,” ucapnya.
Organisasi masyarakat sipil tersebut mencakup KontraS Sumut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Perempuan Hari Ini (PHI), Cangkang Queer, Perkumpulan Transgender Sumatra Utara (Petrasu), Walhi Sumut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut, dan Bakumsu.
Selain itu, turut pula Girl Up Medan, Extinction Rebellion Medan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Sumatera Utara (USU), dan HMI Universitas Medan Area (UMA). Alfhandi juga meyebut festival sebagai ruang konsolidasi bagi berbagai organisasi masyarakat sipil.
Bertujuan pula sebagai refleksi kolektif mengenai kondisi korban pelanggaran HAM di Sumut, serta merumuskan alternatif kebijakan dan strategi advokasi terkait perlindungan HAM dan penguatan institusi demokrasi. “Peringatan hari HAM bukan sekadar, tapi bagaimana masyarakat kembali bersuara tentang kondisi penegakan HAM di Indonesia sangatlah buruk,” pungkasnya.
Selain organisasi masyarakat sipil, kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, masyarakat sipil, juga korban pelanggaran HAM. Pelaksanaannya menghadirkan dua panel diskusi yang membahas situasi HAM di Sumut, yang diikuti dengan kesaksian oleh korban pelanggaran HAM. Diisi pula dengan pertunjukan seni, penampilan musik, serta pameran lukisan.
Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum USU yang hadir, Hugo Christian Manullang, menyebut agenda ini menjadi ruang penting untuk menilai kembali komitmen negara dalam pemenuhan HAM. “Peringatan hari HAM sebagai evaluasi keras sejauh mana negara melindungi martabat manusia. Hak asasi itu bukan sekedar hadiah, fasilitas, atau privilege politik, tapi standar minimum yang wajib dijamin oleh negara dan dihormati oleh seluruh aktor sosial,” tegasnya.
