RedaksiOleh: Fredick Broven Ekayanta Ginting
Ketika Sukarno menyerukan berdikari secara ekonomi, tak lain dan tak bukan tujuannya adalah memakmurkan masyarakat Indonesia, yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Berdiri di atas kaki sendiri berarti kita tak bisa mengharapkan bantuan orang lain untuk menopang agar kita bertahan. Sukarno menetapkan prinsip tersebut ke dalam konsepsi ekonomi Indonesia, di samping berdaulat berpolitik dan berkepribadian bersosial-budaya, di mana ketiganya bersanding dalam Trisakti yang legendaris.
Poin ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita merupakan turunan dari konsep berdikari secara ekonomi tersebut: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun pada praktiknya, implementasi cita-cita tersebut belum membumi di tengah-tengah masyarakat.
Beberapa waktu belakangan pemerintah (Presiden Jokowi) beberapa kali berkunjung ke Tiongkok dalam urusan di bidang ekonomi. Ini menunjukkan pada praktiknya semangat ekonomi berdikari belum tampak. Kita belum mampu melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam pada investasi dan bantuan dari luar negeri. Investasi-investasi asing yang digaungkan belakangan pada hakikatnya justru menampakkan kelemahan bangsa kita sendiri di sektor ekonomi ini.
Kita harus akui bahwa pemenuhan kebutuhan pokok sekalipun belum mampu disediakan oleh dalam negeri kita sendiri. Namun sesungguhnya bukan karena ketidakmampuan kita. Ini hal ironis mengingat alam yang bisa kita manfaatkan dan kelola sangat banyak. Tuhan sejak dahulu telah menganugerahi sumber daya alam yang luar biasa melimpahnya. Makanya pada satu kesempatan Sukarno pernah ucapkan, biarkan alam kita tidak tersentuh selama kita bangsa Indonesia belum mampu mengelolanya.
Berdikari merupakan sikap mental untuk berani menentukan pilihan sendiri. Dalam pilihan tersebut jalan yang kita pilih adalah bebas dari ketergantungan terhadap pihak asing. Berdikari sendiri bukan bermaksud anti asing. Melainkan kita harus berani merangkul asing bekerja sama sebagai rekan yang harus saling menguntungkan.
Negara harusnya berani mengambil alih penguasaan kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi kemakmuran rakyat dari penguasaan asing. Ini sekaligus menunjukkan kedaulatan kita sebagai bangsa. Bukan kita tak mampu, melainkan kini apakah kita mau melakukan hal tersebut atau justru enggan dan tetap menghargai kecil bangsa kita sendiri.
Permasalahan ekonomi menjadi geger belakangan akibat melemahnya rupiah terhadap nilai tukar valuta asing. Satu Dollar Amerika Serikat dalam seminggu terakhir masih berada pada level 14 ribu rupiah. Pada dasarnya akibat ketakmauan kita untuk memilih jalan berdikari-lah yang membuat bangsa kita lesu menghadapi persoalan ini.
Mau tak mau, melemahnya rupiah memengaruhi hingga ke level bawah dalam masyarakat. Sebagai contoh garam. Garam hampir setiap hari dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kebutuhan dalam negeri yang lebih besar daripada kemampuan dalam negeri untuk memproduksi, mau tak mau, mengharuskan kita mengimpor. Ketika kita mengimpor dengan menggunakan mata uang asing, mau tak mau, harga harus disesuaikan. Di sinilah letak problemnya.
Mau tak mau, jalan yang harus kita tempuh untuk menyelamatkan perekonomian saat ini adalah penguatan ekonomi domestik seperti Tiongkok, semua sektor ekonominya berhasil. Pun Tiongkok baru berani bicara di pergaulan internasional setelah mandiri duluan secara ekonomi. Ini dilihat dari beberapa cara yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mengelola perekonomiannya seperti memproteksi ketat perusahaan-perusahaan domestik seperti Hyundai dan tak pernah andalkan pinjaman dari negara luar untuk membangun perekonomiannya.
Ini juga sesuai dengan isi dalam Nawacita tadi. Kita punya pelajaran berharga dari krisis moneter tahun 1998. Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya sekarang, pada saat itu menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, menyebut yang menyelamatkan Indonesia kala itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah kita sendiri. Keliru jika kita sebut kita selamat karena bantuan International Monetary Fund atau pun investasi konglomerat-konglomerat asing.
Kita sangat mahfum dan percaya bahwa ucapan eks Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger beberapa dekede lalu benar adanya. “Foreign policy begins with domestic policy.” Jika kita terjemahkan dalam ekonomi: kita baru melangkah keluar negeri, membuka kerja sama ekonomi, ketika ekonomi kita sudah kuat, stabil, dan yang paling utama adalah mandiri.
Mau tak mau, pemerintah harus berani ambil langkah yang benar-benar nyata untuk mewujudkan ekonomi berdikari yang sesungguhnya. Berhenti menarik investor asing. Kita punya konglomerat-konglomerat domestik yang juga punya kemampuan berinvestasi besar di Indonesia. Uang-uang mereka yang terparkir di Singapura, Cayman Islands, British Virgin Islands, Luksemburg, bahkan Swiss, yang seharusnya diajak untuk menggerakkan perekonomian nasional.
Penulis adalah Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU dan aktif sebagai Kepala Litbang di Pers Mahasiswa SUARA USU 2015.
