Redaksi
Oleh: Mila Audia Putri
USU, wacana.org – Massa aksi yang dikoordinir Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USU melayangkan empat poin tuntutan dalam aksi menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) USU 2024, di depan Gedung Biro Rektor USU. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Aksi, sekaligus Ketua BEM USU, Muhammad Azis Syahputra, Rabu (08/05).
Azis mengatakan bahwa empat tuntutan ini yakni, pertama menuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 1194/un5.1.R/Sk/Keu/2024, tentang penetapan tarif UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) mahasiswa baru program studi sarjana dan diploma, karena kenaikan UKT yang dinilai tidak berdasar dan tidak masuk akal. “Kami disini menuntut untuk pencabutan SK Rektor kenaikan UKT tahun 2024,” ujar Aziz.
Berikutnya, tuntutan kedua berupa transparansi alokasi pendapatan UKT USU 2023 dan rencana kerja dan anggaran alokasi UKT tahun 2024. Ketiga, menuntut transparansi alokasi kebijakan dan operasional penggolongan UKT berkeadilan serta aju banding UKT. Serta dalam tuntutan keempat, massa aksi menyinggung pembangunan dan pemenuhan fasilitas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
Muhammad Hazel Arrazeq, yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik stambuk 2022, turut memberikan tanggapan terkait aksi ini. Ia mengatakan bahwa tuntutan kenaikan UKT USU 2024 ini sudah jelas. “Ternyata tidak ada hasil untuk kebijakan UKT ini (dalam aksi),” ujarnya.
Hazel juga menyampaikan harapannya terkait aksi ini. “Semoga aspirasi kami semua didengar, dan untuk calon mahasiswa baru 2024 yang kuliah di USU dapat menguntungkan bagi mereka,” harapnya.
