Redaksi
Oleh : Yael Stefany Sinaga
Keberagaman ditandai dengan perbedaan, menjungjung HAM, dan yang pasti bhineka tunggal ika. Lalu, bagaimana dengan kondisi Indonesia sekarang?
Indonesia sesungguhnya memiliki ideologi Pancasila yang sangat menghargai keberagaman dan perbedaan. Dengan ideologi tersebut, negara dan masyarakat seharusnya menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, jika kita melihat kondisi nyata yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak langsung ‘Indonesia’ menunjukkan pemandangan sebaliknya.
Negara selalu saja diributkan dengan berbagai konflik yang diakibatkan penolakan keberagaman hingga menjatuhkan manusia tak bersalah. Tidak sedikit isu keberagaman dipakai untuk kepentingan oknum semata. Mulai dari isu suku, ras, etnis, bahkan yang sedang sensitif saat ini yakni agama. Negara bahkan masyarakat seakan lupa bahwa bhineka tunggal ika merupakan dasar pemersatu bangsa.
Dilansir dari kompas.com dalam beberapa waktu ini, terdapat sejumlah kasus yang dapat menjadi tanda peringatan bagi keberagaman di Indonesia. Contohnya penyerangan di gereja Santa Lidwina di Yogyakarta yang merupakan kasus terakhir. Peristiwa ini menyebabkan Romo Prier dan dua jemaatnya serta seorang polisi mengalami luka berat akibat senjata tajam.
Hal yang sama juga terjadi di Tangerang ketika Biksu Mulyanto Nurhalim menjadi korban penganiayaan. Dituding melakukan ibadah di kediamannya serta mengajak masyarakat sekitar untuk berpindah agama. Bahkan dipaksa membuat surat pernyataan untuk meninggalkan tempat tinggalnya serta siap diproses secara hukum apabila melanggar surat pernyataan tersebut.
Parahnya, para ulama di Bandung seperti Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) HR Prawoto dan tokoh Nadhatul Ulama (NU) sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah KH Umar Basri pun turut menjadi korban penganiayaan. Bahkan salah satu dari mereka tak bisa diselamatkan nyawanya.
Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa di Indonesia, masyarakat semakin memperkuat identitas kelompok, semakin maraknya sikap radikal, serta makin intoleransinya terhadap keberagaman dan perbedaan. Masyarakat dengan gampang memvonis dan melakukan tindak kekerasan terhadap pandangan-pandangan yang berbeda dari pandangan arus utama.
Seperti tak mau kalah, isu keberagaman pun menjadi senjata ampuh dalam dunia politik di Indonesia. Tak bisa dipungkiri, isu keberagaman sering dikaitkan dengan pesta demokrasi. Apalagi Indonesia saat ini sedang masa pemilihan umum baik pemilihan Gubernur maupun Kepala Daerah. Saya teringat dengan pembahasan mata kuliah saya yakni Antropologi Politik. Dosen saya menjelaskan tentang teori powercube yang dipelopori oleh John Gaventa.
Secara umum menurut John Gaventa kekuasaan mempunyai tiga dimensi yaitu pertama Dimensi Level (Dimensi Tingkatan) yang terdiri atas lokal, nasional, dan global, kedua Dimensi Space (Dimensi Ruang) yang terdiri atas ruang tertutup (closed), ruang yang diperkenankan (invited), ruang yang diciptakan atau diklaim (claimed/created) dan yang ketiga Dimensi Forms (Dimensi Bentuk) yang terdiri atas bentuk yang terlihat (visible), bentuk tersembunyi (hidden), dan bentuk tidak terlihat (invisible).
Disini yang menjadi perhatian saya adalah ruang yang diciptakan. John Gaventa menjelaskan Penciptaan ruang dan waktu dalam dimensi powercube merupakan salah satu bagian yang penting. Dengan adanya penciptaan ruang dan waktu dapat dijadikan suatu fokus kajian untuk melihat kembali fenomena-fenomena dari banyak aspek dalam kekuasaan, memetakan faktor yang mempunyai peran penting dalam kekuasaan, aktor-aktor yang ada di dalamnya, serta alasan-alasan yang melatarbelakangi.
Dalam ruang ini juga, aktor-aktor lokal yang terdiri dari elite agama, sosial, intelektual, dan aktivis organis mempunyai posisi dan memainkan peran yang kuat. Bisa saya ambil kesimpulan bahwa dalam realitas dewasanya hal ini sering terjadi di perpolitikan Indonesia. Apalagi dalam hal mendapatkan bangku kekuasaan di jajaran pemerintahan. Agama begitu berperan dalam kehidupan politik. Tak sedikit tokoh politik dan partai politik yang dengan entengnya membawa agama ke wilayah publik.
Dari banyaknya kasus yang terjadi, negara cenderung lemah dalam penegakan hukum yang terkait dengan konflik-konflik tersebut. Pada kenyataanya konflik tersebut tak pernah ditangani serius oleh negara. Padahal negara dalam menumbuhkan kembali sikap toleransi serta melakukan tindakan yang preventif sangat dibutuhkan. Akan tetapi negara kerap menutup mata dan sering membiarkan konflik itu terjadi. Negara sering lepas tangan dalam berbagai kasus kekerasan dalam hal keberagaman. Negara semestinya tegas dalam penegakan hukum untuk penyelesaian terhadap kasus yang terjadi.
Semestinya negara berkaca dengan konflik antaragama dan etnis yang terjadi di Poso, Ambon serta Sambas beberapa tahun lalu yang menewaskan ribuan manusia. Bukannya belajar dari pengalaman, seakan beranak cucu yang terbukti banyaknya tindakan intoleran yang terjadi. Negara harus mencerna kembali Pancasila sebagai ideologi negara.
Padahal sila-sila yang terdapat di Pancasila sudah menjadi jalan keluar yang tepat bagi permasalahan keberagaman di Indonesia. Pemahaman bahwa negara Indonesia bukan lah negara sekuler atau pun negara agama sangat lah penting. Karena pada dasarnya nilai-nilai ‘Ketuhanan’ yang terdapat pada sila pertama merupakan dasar bagi kehidupan publik.
Negara juga harus bersikap adil dan beradab, tanpa memandang latar belakang agama, suku, golongan, dan etnis. Adil yang berarti bahwa negara harus memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan, tanpa diskriminasi. Hal ini juga terkait peran konstitusi yang menganggap seluruh warga negara Indonesia sebagai manusia yang memperoleh perlakuan dan kesempatan secara adil, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, tanpa memandang agama, suku, etnis maupun status sosial.
