Redaksi
Oleh: Dwi Yolanda Naro Situmorang
Medan, wacana.org – Indata Komunika Cemerlang menggelar diskusi demokrasi dan lingkungan lewat buku #RESET Indonesia”. Kegiatan ini berlangsung di Serayu Cafe and Space, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan dibuka dengan konferensi pers lalu dilanjutkan dengan bedah buku yang menghadirkan langsung jurnalis, aktivis, serta dua dari penulis buku #RESET Indonesia, Dandhy Dwi Laksono dan Benaya Harobu.
Salah satu pemateri, Dandhy, mengatakan bahwa yang paling krusial dalam pembahasan RESET Indonesia adalah perubahan terkait sistem politik. “Karena sistem politik kita saat ini mahal, partai politik akhirnya bergantung pada dana dari sumber ekstraktif seperti tambang dan industri besar,” ujarnya.
Dandhy juga menilai rekrutmen politik tidak demokratis, ditandai dengan munculnya dinasti politik, serta menyempitnya ruang publik yang dikuasai negara dan kelompok kepentingan tertentu. Hal tersebut dapat membahayakan keberlanjutan negara.
“Rekrutmen dalam politik harus kembali ke demokrasi sejati karena sekarang sulit ditemukan check and balance yang efektif,” ujarnya.
Benaya Harobu, salah satu penulis buku, juga menambahkan pengalaman mereka yang pernah diusir oleh pemerintah daerah di Jawa Timur saat menggelar diskusi. “Ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi kita semakin hari semakin menurun,” ungkapnya.
Dandhy juga menambahkan bahwa, Aceh yang dulunya memiliki kawasan hutan relatif baik, justru menghadapi ancaman banjir tertinggi. Topografi Bukit Barisan di Pantai Barat meningkatkan risiko karena dataran rendahnya telah habis dieksploitasi.
“Sumatra ini seperti Jawa, sudah habis dieksploitasi. Bedanya, ketika Jawa dieksploitasi pada masa Belanda, infrastrukturnya dibangun. Jadi, saat dieksploitasi masih memiliki infrastruktur. Sementara Sumatra hanya dieksploitasi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menumbuhkan keraguan masyarakat terhadap pemerintahan. Menurut Dandhy, hal itu terjadi karena kewenangan pengambilan keputusan masih terpusat di pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjadi pelaksana.
“Padahal sumber daya alam seperti nikel, sawit, dan batu bara justru berada di daerah di luar Jawa, sementara pembangunan dan keuntungan ekonomi lebih banyak terpusat di Jawa,” ujarnya.
