Redaksi
Oleh: Novita Renta Kartika Sitohang
Jakarta, wacana.org – Menggunakan jilbab mestinya sebuah pilihan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Australia, Divisi Asia, Human Rights Watch (HRW) Elaine Pearson dalam webinar daring Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia yang diadakan HRW melalui zoom, Kamis (18/3).
Dalam materinya, Elaine fokus pada aturan diskriminatif yang memaksa perempuan mematuhi peraturan seragam wajib menggunakan jilbab yang dapat menimbulkan tekanan.
“Perempuan dan anak-anak perempuan di Indonesia mestinya punya hak untuk menggunakan apa yang mereka pilih,” ujarnya.
Elaine menjelaskan HRW melihat kemajuan dalam isu seragam sekolah. Pemerintah Indonesia merespon dengan surat keputusan bersama agar guru dan siswa dapat memilih apa yang mereka kenakan di sekolah pada bulan lalu.
“SKB 3 Menteri meminta pemerintah daerah dan sekolah-sekolah negeri untuk mengubah kebijakan mereka yang mewajibkan penggunaan jilbab. Minggu depan tanggal 25 Maret 2021 kita dapat melihat hasil pinalti untuk sekolah yang tidak mematuhi akan dipotong dana BOSnya (Bantuan Operasional Sekolah–red),” tambahnya.
Elaine merekomendasikan untuk mengakhiri semua aturan diskriminatif semacam ini. “Harus ada pernyataan publik (dari pemerintah–red) bahwa aturan wajib jilbab adalah bentuk diskriminasi dan mestinya tidak dilakukan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Yogyakarta Alissa Wahid memberikan pendapatnya bahwa isu jilbab bukan tentang jilbab melainkan hak asasi manusia. “Bekerjalah untuk memastikan anak perempuan dan peremuan punya hak penuh tanpa harus menjadikan jilbab paksaan,” tutupnya.
