BOPM Wacana

Dhandy Laksono Sebut Demokrasi Indonesia Rusak Sejak dari Partai

Dark Mode | Moda Gelap
Dhandy Laksono saat pemaparan materi dalam bedah buku Menguji #Reset Indonesia di Sei Serayu Cafe and Space Medan, Kamis (5/2/2026). | Muhammad Rifqy Ramadhan Lubis
Dhandy Laksono saat pemaparan materi dalam bedah buku Menguji #Reset Indonesia di Sei Serayu Cafe and Space Medan, Kamis (5/2/2026). | Dinar Fazira Fitri

Oleh: Muhammad Rifqy Ramadhan Lubis

Medan, wacana.org – Penulis buku #Reset Indonesia, Dhandy Laksono, menyebutkan demokrasi Indonesia rusak sejak dari partai. Hal ini disampaikan lewat diskusi bedah buku #Reset Indonesia di Serayu Cafe and Space, pada Kamis (5/2/2025).

Dandhy menegaskan bahwa krisis demokrasi hari ini bermula dari jantung sistem itu sendiri yaitu partai politik. Menurutnya, partai seharusnya menjadi pilar utama demokrasi. Namun ironisnya, banyak partai justru tidak menjalankan prinsip demokrasi di dalam tubuh organisasinya. “Partai adalah kunci sistem demokrasi, tapi di dalam partainya sendiri tidak demokratis,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa, bagaimana sistem politik yang rusak melumpuhkan kesadaran publik. Seperti ketakutan, kebodohan yang dipelihara, serta kemiskinan struktural membuat masyarakat tidak lagi berani melawan, mendebat, atau menolak.

“Ini bukan politik yang normal, sehingga diibaratkan kita terlalu takut untuk melawan, terlalu bodoh untuk mendebat, terlalu miskin untuk menolak. Itu adalah situasi dimana semua masyarakat sudah lumpuh, bermimpi sudah tidak berani,” ucapnya.

Selaras dengan itu, Dosen Antropologi Universitas Sumatera Utara (USU), Ibnu Avena Matondang, menilai bahwa penyakit utama dalam praktik politik dan demokrasi Indonesia hari ini adalah hilangnya rasa saling percaya, baik antarwarga negara maupun antara rakyat dan elite politik.

Menurut Ibnu, masyarakat saat ini hidup dalam paradoks politik yang akut. Pihak yang dianggap sebagai musuh justru berasal dari lingkaran yang sama, bahkan menjadi bagian dari kekuasaan. Ia juga mengkritik banyak gelar akademik yang kerap dijadikan alat legitimasi politik semata, bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang kritis dan bertanggung jawab.

“Kita lihat, misalnya, kader-kader partai legislator, bukan tidak materil secara gelar, tapi persoalannya di kameranya juga tidak selaras, misalnya, dengan pendidikan. Jadi deretan gelar yang harus dipajang itu menjadi legitimasi, dan lagi-lagi akademisi yang menjadi akademisi pelacur dalam konstelasi politik hari ini,” ucapnya.

Komentar Facebook Anda

Redaksi

Badan Otonom Pers Mahasiswa (BOPM) Wacana merupakan pers mahasiswa yang berdiri di luar kampus dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU).

Pentingnya Mempersiapkan CV Bagi Mahasiswa | Podcast Wacana #Eps4

AYO DUKUNG BOPM WACANA!

 

Badan Otonom Pers Mahasiswa (BOPM) Wacana merupakan media yang dikelola secara mandiri oleh mahasiswa USU.
Mari dukung independensi Pers Mahasiswa dengan berdonasi melalui cara pindai/tekan kode QR di atas!

*Mulai dengan minimal Rp10 ribu, Kamu telah berkontribusi pada gerakan kemandirian Pers Mahasiswa.

*Sekilas tentang BOPM Wacana dapat Kamu lihat pada laman "Tentang Kami" di situs ini.

*Seluruh donasi akan dimanfaatkan guna menunjang kerja-kerja jurnalisme publik BOPM Wacana.

#PersMahasiswaBukanHumasKampus