Redaksi
Oleh: Ruth Cinthia Sianturi
Medan, wacana.org – Sejumlah mahasiswa usu yang tergabung dalam massa aksi #MenujuIndonesiaGagal menyerukan sembilan tuntutan pada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumatra Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus . Hal ini disampaikan oleh Ketua BEM USU, Angga Al Maaris Harahap, Senin (15/6/2026).
Ketua BEM USU, Angga, menyampaikan rasa kekecewaannya pada awal aksi dikatakan bahwa Ketua DPRD Sumut sedang sakit dan tidak dapat menjumpai massa aksi.
“Kami sangat kecewa adanya penyampaian yang saya rasa membohongi untuk mengelabui kami. Karena sebenarnya kami datang ke sini bukan mau berantam, maupun melakukan tindakan kekerasan, tapi kami hadir ke sini untuk menyuarakan hak masyarakat,” kata Angga.
Sembilan tuntutan massa aksi dibacakan oleh Angga, yang terdiri dari; (1) Menuntut pemerintah agar menjaga harga BBM tetap stabil dan mengawasi distribusi BBM subsidi sehingga hanya diterima oleh kelompok yang berhak, (2) Menuntut efisiensi serta transparansi dalam pengalokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program prioritas, (3) Menolak dengan tegas segala bentuk dwifungsi polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh institusi kepolisian.
Kemudian, (4) Memberhentikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, (5) Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa, (6) Menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
Serta, (7) Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat serta mendesak tindakan tegas dalam memberantas praktik pertambangan ilegal, (8) Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik sektor kelistrikan dan air bersih, (9) Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menepati janji untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD Sumut, Erni mengakui ketidakhadirannya di awal massa aksi dikarenakan sedang di rumah sakit. “Tadi disampaikan bahwa saya sedang sakit, itu tidak bohong, itu benar. Saya juga sudah sampaikan minta izin ke adinda Bukhori, tolong menunggu saya sebentar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni turut menanggapi persoalan terkait penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional beserta wakilnya yang dikaitkan dengan isu adanya jual beli titik dapur di sejumlah daerah di Indonesia.
“Kami DPRD Sumut akan mengawasi dan mengusut isu ini ke Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi sebagai penegak hukum,” ucapnya.
Terkait tindak lanjut tuntutan, Erni menjelaskan bahwa terdapat prosedur yang harus dijalankan hingga sampai ke pemerintahan pusat.
“Setiap menerima aspirasi masyarakat, tim dari humas segera mempersiapkan untuk disampaikan langsung ke email. DPRD Sumut menyusun suratnya ke DPR RI dan hari ini juga bisa dikirimkan,” tuturnya.
Sebelum penandatanganan dokumen tuntutan, Erni membacakan langsung sembilan poin tuntutan dan diakhiri dengan dokumentasi bersama.
Usai aksi, saat jumpa pers Angga menyoroti persoalan BBM hingga saat ini belum menyentuh akar masalah yang ada di Indonesia.
“Karena kami melihat BBM ini sampai sekarang belum menyentuh akar masalah, karena BBM yang naik, seperti kawan-kawan ojol yang harusnya pendapatan mereka naik, akhirnya karena BBM ini naik pendapatan mereka semakin menurun,” terangnya.
Selain itu, Angga juga menilai program MBG perlu dihentikan dan diganti dengan program yang lebih efektif dalam menangani stunting.
“Untuk MBG kami rasa kami sudah sepakat MBG harus dihapus. Kami juga menuntut untuk membuat program untuk mendidik anak-anak stunting yang lebih efektif dan efisien,” tuturnya.
