Kata Mahasiswa USU tentang Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace

Oleh: Kenny Irenius Surbakti

Pada Akhir tahun 2025, isu mengenai Board of Peace (BoP) ramai diperbincangkan baik dalam diskusi nasional hingga Internasional. Hal ini dikarenakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mencetuskan ide untuk membentuk Dewan Perdamaian atau yang disebut BoP.

BoP adalah organisasi Internasional yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan, serta mengamankan perdamaian pada wilayah yang terkena konflik. Hal tersebut dijelaskan dalam Piagam BoP sendiri. Perihal ini menjadi permasalahan karena gagasan awal pembentukan BoP adalah sebagai pengawas transisi pemerintahan Gaza. Namun, dalam piagamnya terdapat perluasan yurisdiksi untuk menyelesaikan konflik global.

Gerakan politik ini dimulai pada 18 Januari 2026, dimana presiden Amerika Serikat, mengirimkan undangan kepada beberapa negara untuk bergabung dengan biaya kontribusi sebesar 1 milliar dollar Amerika Serikat. Lalu pada 22 Januari 2026 Indonesia dan beberapa negara dari timur tengah resmi bergabung menjadi anggota BoP.

Hal yang sering dikritisi akan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP adalah bagaimana organisasi ini akan memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina, jika di dalamnya tak ada representasi Palestina sendiri. Terlebih lagi keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP ini bertentangan dengan prinsip politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia yaitu, prinsip bebas aktif.

Lalu menimbang situasi perang, muncul pendapat bahwa masuknya Israel ke dalam BoP akan menimbulkan pertanyaan mengenai posisi netral Indonesia dalam hubungan Internasional. Terlebih lagi banyaknya desakan dari berbagai elemen masyarakat kepada pemerintah, menyebabkan munculnya wacana untuk Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak adil bagi negara Palestina serta semakin mendukung dominasi Amerika dalam lingkup Internasional.

BOPM Wacana telah mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) untuk mengajukan pendapatnya mengenai keanggotaan Indonesia yang tergabung dalam BoP.

Stephani Ruth Gultom – Ilmu Hukum 2024

Sebenarnya perlu dikaji lagi apa alasan utama Indonesia ingin bergabung ke BoP, karena nyatanya tindakan bergabungnya Indonesia itu tidak sesuai dengan prinsip politik yang dianut oleh Indonesia, yaitu prinsip bebas aktif. Lalu masuknya Indonesia ke BoP malah menunjukan keberpihakan Indonesia terhadap salah satu kekuatan dunia.

Dan tidak hanya berhenti disitu, sekarang ada pula wacana dimana Indonesia ingin keluar dari BoP, hal ini justru menjadi kontradiktif dan pastinya menimbulkan pertanyaan apakah tujuan asli dan bagaimana kesiapan Indonesia untuk bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau BoP ini.

Farhan Dhawy – Manajemen 2024

Menurut saya pribadi, posisi Indonesia dalam konteks BoP ini sangat bermasalah. Secara logika diplomasi, BoP itu cacat prosedur karena mencoba menentukan nasib Palestina tanpa melibatkan warga Palestina sendiri. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kemerdekaan sebuah bangsa tanpa ada campur tangan bangsa tersebut? Ini bukan perdamaian, melainkan pendiktean sepihak.

​Apalagi jika melihat realita di lapangan, seperti serangan terhadap Iran yang melibatkan aktor di balik BoP. Hal ini menunjukkan adanya standar ganda dalam narasi perdamaian mereka.

​Indonesia harus konsisten dengan politik luar negeri ‘Bebas Aktif’. Keluar dari skema yang bias ini adalah bentuk perlindungan terhadap marwah diplomasi kita. Kita harus berdiri pada perdamaian yang menjunjung tinggi keadilan dan kedaulatan, bukan sekadar mengikuti agenda yang tidak berpihak pada kemanusian.

Rahmad Sandy Rhomadhona Harahap – Teknik Industri 2025

Menurut pendapat saya, bergabungnya Indonesia dalam BoP yang dipimpin oleh Donald Trump, merupakan langkah yang cukup strategis untuk menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dunia, namun tetap berisiko menimbulkan kesan keberpihakan yang dapat mengganggu prinsip bebas aktif Indonesia.

Selain itu, saya juga berpendapat keluarnya Indonesia dari BoP adalah keputusan yang tepat untuk menjaga netralitas dan kedaulatan politik luar negeri, meskipun di sisi lain dapat mengurangi kesempatan Indonesia untuk berperan langsung dalam forum perdamaian global.

Icha Rizky Salsabila – Sastra Inggris 2024

Sebenernya sedari awal udah engga nyambung sih, BoP ini. Bagaimana bisa seorang presiden yang mewakili bangsa yang besar bergabung pada forum yang di mana pemimpin forum tersebut adalah orang yang problematik, dengan tujuan untuk menstabilisasi Palestina, dan tidak mengikutsertakan Palestina itu sendiri di dalamnya?

Lalu mengenai wacana Indonesia melepas diri dari BoP ini sebenarnya cukup baik, karena tidak ada untungnya untuk Palestina dan Indonesia. Belum lagi adanya konflik baru antar Amerika, Israel, Iran. Kita semua khawatir akan adanya neokolonialisme.

Terlebih lagi anggaran Rp17 triliun yang batal dibayarkan untuk BoP, bisa dijadikan kebebasan mutlak atas keluarnya Indonesia dari forum ini tanpa rugi sepeser pun. Lantaran dengan anggaran sebanyak itu, sangat cukup untuk memfasilitasi pendidikan atau perkembangan yang lebih layak lagi untuk memprioritaskan Indonesia itu sendiri.

Yuda Ivanda Sinulingga – Kedokteran Gigi 2024

Jujur, pendapat saya soal keanggotaan Indonesia di BoP ini kelihatan banget kurang matang dan bikin lumayan bingung. Awalnya, kita diyakinkan dengan narasi bahwa masuk ke BoP adalah langkah buat memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam. Sekarang, baru juga bergabung tiba-tiba sudah ada wacana mau keluar lagi gara-gara desakan masyarakat dan memanasnya konflik di Iran. Menurut saya, kebijakan luar negeri kita yang digadang-gadang memegang prinsip bebas aktif ini malah terkesan reaktif dan tanpa kalkulasi jangka panjang.

Ervan Daniel Girsang – Ilmu Politik 2025

Terkait Indonesia masuk ke BOP, menurut saya ini keputusan yang agak gambling. Seperti yang masyarakat tau juga, BoP adalah organisasi “perdamaian” yang dibuat oleh Trump antara Israel dan Palestina. Tetapi yg sebenarnya agak lucu, Palestina sendiri tidak ada di dalam forum BoP ini.

Menurut saya disini tujuan utama dari Presiden Prabowo, ialah Indonesia menjadi wakil bagi Palestina didalam forum BoP untuk melakukan perdamaian. Selain itu menurut saya, ini juga upaya mengamankan posisi, karena yg sebelum nya Indonesia bergabung dengan BRICS yang motif nya buat menghancurkan dominasi dolar.

Kemudian mengenai Indonesia keluar dari BoP. Kalau dari statement pak Prabowo mengenai wacana Indonesia ingin keluar, saya rasa agak susah ya. Pihak BoP sendiri juga pasti merasa tindakan Indonesia mengkhianati mereka.

Dikhawatirkan jika perang terus berlanjut, maka Indonesia yang awalnya ingin mengamankan posisi dalam hubungan Internasional malah akan dianggap melakukan keberpihakan dan tidak lagi berprinsip bebas aktif.