Oleh: Mayang Sari Sirait
BOPM WACANA | Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Tunggul Sihombing menyayangkan program pascasarjana Ilmu Administrasi Publik belum didirikan. “Padahal prodi ini tertua bersama Ilmu Komunikasi, berdirinya tahun 1980,” ujar Tunggul, Kamis (8/2).
Tunggul menjelaskan sebelumnya ia sudah mengajukan surat permohonan pendirian pascasarjana Ilmu Administrasi Publik pada November 2017, dan mengirim nama panitia pendiri pada Desember 2017 kepada pihak dekanat.
Tunggul menambahkan peminat program pascasarjana Ilmu Administrasi Publik sangat banyak, seperti alumni Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri (STPDN) yang sudah dua kali mengirim surat rekomendasi pendirian program pascasarjana pada April dan Mei 2017.
Menurut beliau, syarat pendirian program studi juga sudah dipenuhi, seperti dosen tetap berjumlah enam orang dengan gelar doktor. “Tinggal tunggu SK (Surat Keputusan) panitia keluar, maka kita akan jalankan. Kami mau bekerja keras,” ungkap Tunggul.
Menanggapi hal ini, Dekan FISIP Muryanto Amin menuturkan hal ini sudah dibahas dalam rapat pimpinan pada 15 Januari 2018. Menurutnya program ini belum bisa dibuka, dikarenakan hasil akreditasi USU (Universitas Sumatera Utara) belum keluar. Beliau menambahkan syarat penting untuk mendirikan program studi adalah tenaga pendidik yang cukup serta harus mendapat SK resmi dari USU. “Saya bukan tidak mau, kalau syarat benar-benar terpenuhi dan akreditasi USU sudah keluar ayo kita dirikan,” tutupnya.