
Oleh: Putri Salwa Assyifa
USU, wacana.org – Ikatan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik (IMPRODIAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar diskusi bertajuk “Refleksi Bencana Sumatra 2025: Menyinkronkan Riset, Kebijakan, dan Praktik Lapangan untuk Pemulihan Berkelanjutan dan Pencegahan dengan Peta Ekosistem” di Aula FISIP USU, Jumat (27/2/2026).
Ketua Panitia, Nabila Azzahra, menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan agar mahasiswa lebih peka dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. “Kita bisa melihat dampak bencana kemarin, namun ketidakpekaan mahasiswa masih cukup besar. Saya berharap mahasiswa lebih kritis dengan menghasilkan data-data baru yang dapat disampaikan ke lembaga legislatif guna menciptakan solusi kolaboratif antara kampus dan pemerintah,” ujarnya.
Gelaran acara dibuka dengan penampilan tarian tradisional sebagai bentuk pelestarian budaya daerah. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Aris (Staf Ahli Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut), Asren Nasution (Akademisi), serta Khaidir Sinaga (Pembina Analis Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumut).
Salah satu pemateri, Asren Nasution, menekankan kendala dalam penanganan bencana, terutama terkait koordinasi. “Koordinasi yang masih kacau, distribusi bantuan belum merata, ditambah tekanan tinggi dari media, membuat situasi sangat menantang. Semua pihak ingin membantu, tetapi belum jelas langkah yang harus dilakukan,” tuturnya.
Ia juga menyoroti perubahan pendekatan dalam penanganan bencana. “Paradigma penanganan bencana telah bergeser dari respons sentralistik menuju kolaborasi multisektoral pasca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menuntut keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha,” imbuhnya.
Salah satu peserta diskusi, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2023, Putri Ketaren, menilai kegiatan ini sangat bermanfaat untuk melatih berpikir kritis. “Lewat forum seperti ini, kami tidak hanya mendapat pengetahuan baru, tetapi juga terdorong untuk lebih peduli dan aktif mengawal kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.



