Redaksi
Oleh: Hasrina Arum Maulida
Medan, wacana.org – Sejumlah massa yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat sipil menggelar aksi Hari Perempuan Internasional 2026 yang mengangkat berbagai isu yang masih dihadapi perempuan, mulai dari ketidakadilan upah hingga kekerasan seksual. Kegiatan ini berlangsung di Pos Bloc Medan, Sabtu (7/3/2026).
Ketua Perempuan Hari Ini (PHI), Annisa Octavi Sheren, mengatakan dalam orasinya bahwa peringatan International Women’s Day (IWD) bukan sekadar kegiatan berkumpul, tetapi menjadi momentum bagi perempuan untuk menyuarakan kegelisahan dan ketidakadilan yang masih terjadi.
“Perempuan bekerja sama kerasnya, bahkan sama besarnya dengan laki-laki, tetapi upah yang diterima belum tentu sama. Selain itu, banyak perempuan yang masih belum merasa aman di lingkungan kerja maupun di ruang publik,” ujarnya.
Sheren juga menyoroti kondisi pekerja rumah tangga yang dinilai belum mendapatkan perlindungan yang layak dari negara, “Pekerja rumah tangga sampai sekarang masih belum mendapatkan perlindungan yang layak dari negara karena RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum juga disahkan. Selain itu, kasus kekerasan seksual juga masih banyak terjadi di berbagai ruang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Annisa Pertiwi, yang turut hadir dalam aksi tersebut mengatakan bahwa peringatan IWD menjadi momentum untuk kembali mengingatkan negara agar lebih serius dalam melindungi hak-hak perempuan.
Menurutnya, hingga saat ini perempuan masih menghadapi berbagai kerentanan, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman. “Rumah yang selama ini dianggap tempat paling aman bagi perempuan, dalam banyak kasus justru menjadi tempat yang menakutkan karena adanya kekerasan dari orang terdekat,” ujar Annisa .
Ia berharap kegiatan peringatan IWD dapat terus dilakukan setiap tahun agar semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap isu perempuan. “Kami berharap kegiatan seperti ini terus ada dan semakin banyak orang yang ikut bersuara agar pemerintah tidak semena-mena dalam membuat kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, khususnya perempuan,” harapnya.
