Redaksi
Oleh : Muhammad Nabil Farish
Medan, wacana.org – Warga Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, didampingi Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara (BAKUMSU), menggugat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini juga bersamaan dengan aksi unjuk rasa di Sidikalang, Kamis (12/11/2026).
Direktur Eksekutif BAKUMSU, Juniaty Aritonang, menyampaikan bahwa gugatan nomor 271/G/LH/2026/PTUN.JKT itu menantang keputusan KLH yang kembali menyetujui izin lingkungan tambang seng dan timbal PT Dairi Prima Mineral (DPM), padahal Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah memerintahkan pencabutan izin proyek yang sama.
“Jika masyarakat bisa menang di mahkamah tertinggi Indonesia dan proyek yang sama tetap disetujui lagi, apa artinya supremasi hukum di Indonesia? Ini memalukan,” ucapnya.
BAKUMSU menilai kasus ini merupakan eskalasi serius karena KLH yang seharusnya melindungi lingkungan, justru menerbitkan izin baru padahal MA telah membatalkan izin sebelumnya secara final dan mengikat. Hal itu dinilai mempertanyakan otoritas putusan pengadilan dan akuntabilitas kementerian dalam melaksanakannya.
Berdasarkan siaran pers Kamis (12/11/2026), mayoritas saham tambang Dairi dimiliki China Nonferrous Metal Industries Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC), badan usaha milik negara Tiongkok. Pada November 2025, warga terdampak juga mengajukan pengaduan ke Prosedur Khusus Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta penyelidikan atas tambang tersebut.
Para penggugat meminta pengadilan menghentikan sementara aktivitas DPM, membatalkan persetujuan lingkungan terbaru, dan mewajibkan setiap keputusan di masa depan mematuhi hukum lingkungan serta hak masyarakat atas partisipasi yang bermakna.
Warga Desa Parongil, Tioman Simangunsong, menilai pemerintah seharusnya melihat rekam jejak perusahaan sebelum memberi izin. “Rencana DPM sebelumnya mencakup bendungan tailing di zona gempa, di tanah yang tidak stabil, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi ribuan orang di hilir,” ujarnya.
Warga Desa Bongkaras, Darwin Situmorang, menambahkan bahwa izin baru masih merujuk Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sama seperti pada 2024, padahal MA menyatakan persetujuan lingkungan pertama melanggar perda tersebut.
“Itulah yang saya sebut tidak menghormati hukum, dan tidak menghormati MA. Mereka tetap diberi persetujuan kedua untuk beroperasi di hulu sumber air kami, air yang kami pakai untuk minum, mandi, dan bertani,” keluhnya.
